Layak Di Penjarakan , Kades Kepatihan Makan Uang Negara Berjamaah

zcats

Kepala Desa Kepatihan (kiri) dan Ketua RW 06 (kanan)

Gresik,BeritaTKP.Com – Sinkronisasi Perangkat di Pemerintahan Desa harus terbina dengan baik supaya tidak mengganggu kebijakan dalam Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat karena kurangnya transparansi informasi dan tidak terbukanya antara perangkat desa di jajarannya seperti yang terjadi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Karena kurang transparan dan koordinasi antara Kepala Desa,Kasun,Sekdes dan RT/RW di setiap dusun menjadi saling tuding karena kurang dilibatkan tokoh masyarakat tokoh pemuda dan elemen masyarakat yang lainnya .

selama hampir tiga tahun semenjak Kades Kepatihan yang bernama Nemu telah mengabaikan PP NO 22 tahun 2015  dan PP NO 6 tahun 2014 sesuai dengan Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: (a)menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; (b)menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; (c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan (d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kades Kepatihan Nemu, tidak pernah membuat SPK Surat Perintah Kerja secara tertulis dan tidak  melibatkan perangkat Desa ataupun Tokoh masyarakat Desa sehinngga pertanggung jawabannya simpang siur, sekitar bulan 11 – 2015  cair dana sebesar Rp 58.540.000  untuk plengsengan telaga tapi kenapa Kades mengajukan proyek plengsengan lagi  dengan anggaran Rp 60.151.000 tahun 2016 dengan data sudah di kerjakan padahal dana tersebut sudah cair pada Bulan Januari 2017 dan di lokasi telaga pekerjaannya belum di lakukan.

Baca Juga :  Marketing Pemasaran Pelihara Bajingan Penipuan Undian Berhadiah

Kades berupaya melakukan pengalihan proyek plengsengan telaga . Kades membuat Proyek ganda dengan anggaran berbeda sehingga dana yang cair sebesar Rp 58.540.000 tidak ada pertanggung jawabannya. jadi tidak ada bangunan sama sekali , proyek di alihkan dengan pengajuan pengurugan jalan menuju makam dengan anggaran  Rp 19.450.000 dan plengsengan  jalan RT 02 RW 06 dengan anggaran Rp 17.426.000 tidak pernah di musyawarakan dengan warga Ketua RW 06 Eko Nyoman Hermanto  menolak tanda tangan berita acara pada proyek tersebut, padahal kalau di total  tidak sampai sebesar yang di anggarkan sehingga ada bancakan  anggaran berjamaah .

Sampai saat ini ketika di konfirmasi Wartawan BeritaTKP di kantornya Kades Kepatihan Nemu membantah dan mengatakan ,’’ Demi Alloh mas kami tidak melakukan perbuatan Korupsi bahkan saya sendiri memberi intruksi kepada bawahan saya, hati – hati jangan sampai memakan uang Negara bekerjalah yang jujur dan melayani masyarakat dengan baik, saya hanya bisa menunjukkan LPJ kepada Camat dan Bupati saja mas, karena LPJ di lakukan Lima tahun sekali ,’’ ujar Nemu dengan sumpahnya sambil menunduk .

 Tapi sayang penemuan di lapangan  tidak sesuai yang di ucapan Kades, sampai sekarang Kades tidak bisa menunjukkan LPJ penyelenggaraan pembangunan di Desa Kepatihan , dan salah satu RW 06 Dusun Bendil Jaya  tidak pernah di libatkan dalam penyelenggaraan  pembangunan serta pihak perangkat Desa seakan menutup Informasi kepada RW maupun masyarakat Desa, di Desa Kepatihan struktur RT/RW seakan tidak berfungsi dan tidak di libatkan dalam kebijakan pembangunan di Desa.

Baca Juga :  Di Balik Penghargaan Muri Kota Surabaya, Menyimpan Duka Dalam (Perkemahan Akbar Kecolongan)

Yang mengherankan ada warga yang tidak sesuai tupoksinya ( tugas pokok dan fungsi ) di tunjuk untuk menangani beberapa proyek Desa tanpa harus bermusyawarah dengan perangkat desa,padahal dia bukan termasuk perangkat Desa RW 06 Bendil Jaya pernah di copot dari jabatannya pada 07 februari 2015 karena  terlalu vokal dan di anggap sebagai batu ganjalan bagi Kades Kepatihan beserta perangkat yang lain karena ada konspirasi Jahat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Kepatihan, RW O6 Eko Nyoman Hermanto berupaya mengajukan gugatan melalui PTUN Surabaya dan di menangkan pada 12 Oktober 2015 , sehingga jabatan sebagai RW di pegang kembali oleh Eko Nyoman Hermanto, di karenakan pembangunan Desa Kepatihan banyak penyimpangan dan tidak pernah di sidak oleh INSPEKTORAT Kabupaten Gresik .           @ Nur A / Ruly

print
(Visited 90 times, 1 visits today)

Shortlink: