OJK Terjunkan Tim Pengawas ke BPR BUMI JAYA Kemlagi,Terkait Kasus Tilep Uang Warga

Surabaya, BeritaTKP.Com – Kepengurusan Pemecahan Sertifikat di Desa Japanan Kecamatan Kemlagi ,Kabupaten Mojokerto. yang melibatkan BPR Bumi Jaya sampai saat ini jadi perbincangan hangat di sekitar warga Kemlagi bahkan di beberapa Wilayah Kabupaten Mojokerto karena masih simpang siurnya kepengurusan selama hampir 5 tahun tak kunjung selesai, padahal peserta sudah membayar lunas biaya kepengurusan pecah sertifikat tersebut dengan biaya antara Rp 3.5 juta sampai Rp 5 juta baik secara mengangsur maupun cash juga di serakan biaya denda apabila terlambat membayar angsuran sekitar 20 %, mengangsur pakai uang sendiri saja masih di kenakan biaya denda sangat ironis sekali BPR BUMI JAYA .

Otoritas Jasa Keuangan melalui Tim Pengawas Perbankan Refrizal bersama Tim ketika di temui Wartawan BeritaTKP di Kantornya Gedung BI lantai 4 jalan Pahlawan No. 105, Refrizal mengatakan ,’’ Kami sangat terbuka dengan apa yang menjadi permasalahan di masayarakat yang melibatkan pihak Bank dalam pelayanan terjadi penyimpangan dan melanggar ketentuan Perbankan, serta lembaga kami sebagai Pengawasan dan pengaturan terhadap Jasa keuangan di sektor perbankan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang jelas untuk kasus yang menimpa warga Japanan, Kemlagi, Mojokerto . yang melibatkan BPR BUMI JAYA , kami akan turunkan Tim ke lapangan dalam waktu dekat untuk menyelidiki kasus tersebut ,’’ beber Refrizal Ketua Tim Pengawasan .

Baca Juga :  Kepala Desa Trojalu di Gugat Milyaran Rupiah Di PN Bojonegoro

Masih kata Refrizal memang BPR BUMI JAYA mempunyai produk pembiayaan pengurusan sertifikat untuk Angunan di BPR tersebut itu sudah berjalan sekitar Dua tahun yang lalu dengan biaya yang di tanggung oleh BPR dan tidak ada larangan untuk bank yang menjalankan produk tersebut, akan tetapi kasus yang di Japanan, Kemlagi, Mojokerto . peserta telah membayar lebih dulu biaya kepengurusan pemecahan sertifikat tanah memakai uang sendiri baik mengangsur maupun membayar secarah cash bukan dana dari BPR itu dilakukan pada tahun 2012, itulah yang menjadi perhatian kami untuk menyelidiki kasus ini ,’’ ungkap Refrizal .

Sementara itu BPN Kanwil Jatim melalui Adnan Kasi Penetapan Bagian Hukum ketika di klarifikasi Wartawan BeritaTKP terkait kasus pengurusan sertifikat di Desa Japanan, Kemlagi, Mojokerto. mengatakan ,’’ kita lihat dulu kalau program SMS itu pengajuan pertama dari petok ke sertifikat itu bisa akan tetapi yang sudah bersertifikat di pecah adalah pengajuan ke Dua yang namanya Derivatif yaitu pengajuan untuk bisnis usaha atau di kapling serta untuk pemecahan sertifikat untuk diwariskan, BPN kanwil akan berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Mojokerto dan Kami siap membantu masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lebih baik guna menerima hak – haknya dalam setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat ,’’ ujar Adnan . @ Nur A.

print
(Visited 113 times, 1 visits today)

Shortlink: