WTP BPK 4 Tahun Berturut-turut, Kinerja Pemkab Pacitan Layak Diapresiasi

Pacitan Berita TKP.com – Opini (penilaian) WTP atau Wajar Tanpa Perkecualian dari BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan layak mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Bahkan, sejak 2010 nyaris diperoleh opini WTP, sebagai penilaian tertinggi dari BPK yang berarti hampir selama 6 tahun berturut-turut. “Tahun 2012 ada penurunan sedikit, sehingga kita hanya menjadi WDP, Wajar Dengan Perkecualian,” demikian statemen Drs. Heru Sukresno, MM kepada Wartawan BeritaTKP, Rabu (31/5) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pacitan.

Tidak mudah mencapai posisi itu, kekompakan dari berbagai lini, eksekutif maupun legislatif, swasta maupun masyarakat  sendiri mutlak diperlukan. Terlebih, APBD tahun 2016 sebesar 1,5 T rupiah itu harus dikelola untuk seluruh masyarakat Pacitan dengan jumlah penduduk 600 ribuan jiwa. “Dari jumlah itu, 675,932 M dialokasikan untuk Belanja Langsung (pembangunan), sementara 1,108 T untuk Belanja Tidak Langsung,” imbuhnya.

Masih menurut Pejabat Eselon 2 yang berpostur mungil ini, “Opini WTP itu diperoleh atas penilaian terhadap 4 parameter, yaitu SAP atau Standar Akutansi Publik, kemudian SPI atau Sistem Pengendalian Internal, disusul Ketaatan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan serta Kecukupan Pengungkapan” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi tentang timpangnya proporsi Belanja Pembangunan terhadap Belanja Tidak Langsung, Sukresno menjelaskan, “1,108 itu memang hampir 73 % dari APBD 2016 akan tetapi, jumlah itu mencakup Gaji dan Tunjangan Pegawai, Sertifikasi Guru, Dana Hibah dan Sosial, serta Dana Bagi Hasil ke Pemerintah Desa.”imbuhnya.

Baca Juga :  Warga Desa Rombiya Barat Antusias Ikuti Pekan Imunisasi Nasional Polio Program KEMENKES RI 2016

Sementara penggiat LSM AMPUH (Aliansi Masyarakat Pacitan untuk PenceraHan), Fatkudin memberikan catatan, “Prestasi itu patut diapresiasi, namun disamping secara administratif-prosedural, sudah semestinya Pemkab meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, berkurangnya angka pengangguran kualitas pelayanan publik, partisipasi dalam pengambilan kebijakan.”  jelasnya. Aktifis yang juga pengurus Yayasan Hadra El-Amin ini menambahkan, “Opini WTP itu kan semisal Out Put dari total Pendapatan,dari parameter defakto yang saya sebut itu Out Come yang secara substansial lebih dirasakan masyarakat.”

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Udin ini menegaskan, “Tahapan prosedur-administratif itu kan hampir menjadi rahasia umum, gampang dikondisikan. Bahkan, berita terakhirnya auditor BPK pun menjadi pesakitan hukum. Secara empiris, para koruptor pun tidak sedikit yang berasal dari Daerah atau lembaga yang memperoleh Opini WTP dari BPK”. @Bactiar

print
(Visited 55 times, 1 visits today)

Shortlink: