Perlintasan Kereta Api Jawa Timur Belum Berstandarisasi

lintasan KA

” Realita Yang terpampang Nyata, Perlintasa KA Tanpa Palang Pintu “

BeritaTKP.Com – Bulan Ramadhan adalah bulan magfiroh Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya bulan tersebut bulan yang penuh pengampunan, hingga menjelang lebaran Antusias masyarakat untuk melakukan mudik pulang kampung pada tempat tanah kelahiran adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Namun banyak pula, tanpa disadari keselamatan pengguna jalan raya ataupun pengguna perlintasan kereta api kurang dipedulikan oleh pihak – pihak instansi terkait, seperti halnya tahun – tahun kemarin hingga tahun 2015 tingkat kecelakaan di semua lokasi khususnya Jawa – TImur meningkat hingga 21,05 persen, 19 kecelakaan di perlintasan kereta api pada tahun 2014 dan 23 kejadian diperlintasan kereta api pada tahun 2015,

Data dari hasil analisis serta evaluasi polda jatim, jumlah kecelakaan di jatim meningkat di tahun 2014 17.544 kecelakaan di berbagai lokasi dan pada tahun 2015 naik menjadi 18.854 kejadian, meninggal dunia 4.752 jiwa di tahun 2014 dan pada tahun 2015 jumlah yang meninggal dunia 5.174 orang.

Dari kejadian kecelakaan tersebut jumlah kerugian material-pun milyaran pada tahun 2014, total kerugian material 25.9 Milyar dan pada tahun 2015 total kerugian material 26,2 Milyar, Perlulah dikaji ataupun di Evaluasi dalam kurun tiap tahunnya sebab – akibat kejadian kecelakaan di jawa timur khususnya oleh pihak – pihak instansi terkait.

Baca Juga :  Salah Satu Kuasa Hukum Peserta Ujian Perangkat Desa Datangi Pengadilan Negeri Bojonegoro

Secara terpisah, menghimbau serta akan menaikan kasus – kasus temuan data otentik yang terjilid dalam satu rangkap dengan berbagai item penyelewengan APBD dan APBN kepada kementrian dinas pusat terkait, Anggaran Negara yang digelontorkan berkisar triliuanan rupiah teralokasi guna menunjang sarana prasarana perkerataapian khususnya di jawa timur Daop VII, Daop VIII, dan Daop IX, apabila di tahun 2016 ini belum ada penindakan objektif dikarenakan Negara diduga dirugikan oleh instansi terkait secara tidak langsung atupun langsung berkontradiksi dengan Undang – Undang ataupun Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, maka saya bersama team tidak segan mendampinngi kasus tersebut hingga sampai kepihak Kejaksaan, papar H.Muhaimin selaku ketua LSM MPKP Masyarakat pemantau kebijakan Public. ( Ruly )

print
(Visited 24 times, 1 visits today)

Shortlink: