Petani Tebu Keluhkan Pemberlakuan Pajak 10 Persen

Malang, BeritaTKP.Com  – Kabupaten Malang merupakan sentra produksi tebu di wilayah Jawa Timur, yang diharapkan mampu menyumbang kebutuhan gula nasional. Setidaknya ada sekitar 40 ribu hektare lahan tebu yang dikelola sebanyak 3 ribu lebih petani.

Dan kini Petani tebu kembali dihadapkan dengan berbagai masalah tentang rencana pemberlakuan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 persen oleh pemerintah. Akibat Beban pajak itu, pastinya akan berdampak kerugian terhadap petani. Pedagang terbebani pajak, bakal enggan membeli gula hasil produksi.

Dwi Irianto selaku Ketua DPD Ketua DPD Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Malang mengujarkan bahwa pajak 10 persen sebenarnya bukan langsung dibebankan kepada petani, melainkan kepada pedagang yang nantinya membeli gula.

Sedangkan Petani tebu sudah berupaya keras melawan tantangan berdampak pada kerugian. Seperti rendahnya rendemen. Belum lagi, meningkatnya biaya produksi, dan turunnya hasil produksi.

“Pedagang akhirnya enggan membeli, mereka ketakutan untuk membeli gula. Padahal saat ini mulai giling dan sebentar lagi masa puncaknya, Jika beban pajak 10 persen tetap berlaku, gula akan menumpuk di gudang pabrik karena tidak terbeli. Petani akan semakin rugi,” Ujar Dwi Irianto.

Ia juga mengungkapkan bahwa Jika beban pajak 10 persen tetap berlaku, gula akan menumpuk di gudang pabrik karena tidak terbeli. Petani akan semakin rugi, “Prediksi produksi turun tahun ini sampai 30 persen. Petani juga menolak harga eceran gula dibatasi Rp 12.500 per kilonya, karena nanti pembelian gula dari petani pasti dibawah Rp 10 ribu per kilo, pedagang memperhitungkan biaya distribusi dengan harga pembelian tersebut,” terang Dwi.

Baca Juga :  Barang Bukti Senilai Rp 149 Juta Dimusnahkan Bea Cukai Kediri

Secara terpisah Zaini Ilyas, salah satu petani tebu asal Dampit, Kabupaten Malang, turut mengeluhkan beban pajak 10 persen. Menurutnya, pemerintah lebih baik mencabut subsidi pupuk, daripada memberikan beban pajak.

“Jika pajak 10 persen tetap berlaku, maka sama saja dengan mematikan petani tebu. Ongkos produksi sudah tinggi masih saja dikenakan pajak, Semestinya pemerintah, lebih memperhatikan dengan pemberlakuan pupuk tanpa subsidi, daripada mengenakan pajak 10 persen. Kerugian pasti akan bertambah tinggi, bukan saja kepada pemilik lahan, tetapi juga petani yang menyewa lahan tebu,” jelas Zaini.

Dia menggambarkan, biaya sewa lahan dengan luas satu hektare mencapai Rp 20 juta dalam satu tahun atau satu kali musim tanam. Selain ongkos sewa, petani harus mengeluarkan biaya produksi untuk satu hektar rata-rata berkisar Rp 12,5 juta. Dalam satu hektare lahan tebu, lanjut Zaini, mampu menghasilkan 70 sampai 80 ton tebu. Nantinya, biaya tebang sampai ongkos angkut sebesar Rp 15 ribu per kwintalnya.

“Jika ditotal bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp 11 juta lebih. Jika ditambah sewa lahan dan biaya selama masa tanam sampai panen, dikalikan satu hektare mencapai Rp 46 juta, Tetapi harga jual tebu ke pabrik hanya Rp 47 ribu per kwintalnya, dikalikan 80 ton hanya mendapatkan Rp 37 juta saja. Kalau jadi dikenakan pajak malah akan menyusut 10 persen,” pungkasnya. @ariwan

Baca Juga :  Jaringan 4G Telkomsel Mulai Masuk di Kaki Semeru

print
(Visited 19 times, 1 visits today)

Shortlink: