Mana Yang Patut Di Bubarkan KPK Atau DPR ?

Surabaya, BeritaTKP.Com – Bukan berita baru memang, apabila wakil ketua dewan perwakilan rakyat Fahri Hamzah ini mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK sendiri.

Bisa dibayangkan bagaimana bisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mungkin sudah berjasa menyelamatkan uang rakyat dari tangan tangan tikus pemakan uang rakyat hendak di bubarkan begitu saja, padahal sudah terbukti banyak hasil kerja KPK.

Padahal perlu diketahui sejak didirikan 15 tahun silam KPK justru terbilang sukses, menurut data sejak KPK didirikan, terdapat 124 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 17 gubernur, 58 wali kota dan bupati dibekuk karena korupsi dan itu semua adalah hasil kerja keras dari KPK, apabila sudah sekian banyak para koruptor yang di bekuk bisa di bayangkan juga berapa banyak uang yang kini diselamatkan KPK.

Coba anda ketik di internet searching atau google, cari kata kunci “prestasi KPK” dan bandingkan dengan kata kunci “Prestasi DPR” maka hasilnya sangat amat jauh berbeda, jika anda membuka kata kunci “prestasi KPK” maka keluar beberapa daftar hasil kinerja atau prestasi KPK berbeda jauh apabila anda mencari kata kunci “prestasi DPR” dimana setiap website memunculkan omong kosong dan sumpah palsu yang ia ucapkan saat deklarasi pelantikanya. Bahkan menurut survei SMRC menyebut hanya 6,1 peersen rakyat yang tetap memercayai DPR. Sementara tingkat kepercayaan warga kepada KPK mencapai 64,4 persen.

Bahkan prestasi KPK diakui oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mereka telah merilis 11 catatan prestasi yang berhasil ditorehkan oleh lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad Cs itu. Dalam hal tersebut ICW menyebutkan 11 prestasi KPK.

KPK menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah lama frustrasi atas merebaknya korupsi di negeri ini. Pertama keberhasilan pada tingkat penuntutan mencapai 100 persen. Prestasi selanjutnya kata Emerson, KPK berhasil menjerat tiga menteri aktif di era pemerintahan SBY. Mereka yakni Andi Mallarangeng (eks Menpora), Jero Wacik (eks Menteri ESDM), dan Suryadharma Ali (eks Menteri Agama).

Kemudian prestasi lainnya, KPK juga berhasil menjerat penegak hukum aktif, seperti perwira polisi dalam kasus simulator SIM, Ketua MK dalam kasus dugaan suap penyelenggaraan pilkada, dan hakim adhoc Tipikor, KPK juga menjerat pimpinan partai politik aktif, yaitu Suryadharma Ali (PPP). Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), dan Luthfi Hasan Ishaaq (PKS).

Prestasi kelima yakni dalam hal penyelamatan kerugian negara yang fantastis. Tercatat, sejak mulai beroperasi tahun 2004 hingga kini KPK mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp249 triliun. Kemudian keenam, KPK sebagai pelopor aktif dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi. Mereka yang menjadi korbannya yakni mantan Komisioner KPU, Mulyana W Kusumah, eks Ketua MK Akil Mochtar, bekas jaksa Urip Tri Gunawan, dan terakhir Annas Maamun yang menjabat sebagai Gubernur Riau.

Baca Juga :  Pemerintah Kota Surabaya Di Tuntut Kembalikan Jalan Upa Jiwa

Ketujuh, KPK juga memelopori tuntutan pencabutan hak politik untuk pelaku korupsi, seperti terhadap terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, Ratu Atut Chosiyah, Akil Mochtar, dan Anas Urbaningrum. Kedelapan, KPK dinilai melakukan terobosan hukum menuntut pelaku korupsi dengan UU Korupsi dan UU TPPU. Sejumlah pelaku korupsi juga dijerat dengan UU TPPU, seperti Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaaq, Ade Swara, Tubagus Chaeri Wardana, dan Fuad Amin

Prestasi kesembilan KPK yakni audit keuangan KPK selalu menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian prestasi kesepuluh, KPK menasbihkan dirinya sebagai penerima penghargaan Ramon Magsasay 2013. Pada predikat itu, KPK dianggap menjadi inspirasi pemberantasan praktik korupsi di Asia. Kesebelas, penangkapan Nazaruddin dan Anggoro Widjojo yang buronan di luar negeri. Seperti penangkapan tersangka KPK Nazaruddin yang ditangkap di Kolombia, Nunung Nurbaeti di Thailand, dan Anggoro Widjojo yang ditangkap di Tiongkok.

Hal ini jelas berbeda dengan hasil kerja Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana pada Tahun 2015, ada 39 RUU (rancangan undang-undang) prioritas, hanya 3 yang selesai. Tahun 2016, ada 50 RUU Prolegnas yang jadi prioritas DPR, hanya selesai 9. Dari sekian banyak UU yang jadi prioritas, hanya sedikit yang terselesaikan. Bisa dilihat pada tahun 2015 dan 2016 ini.

Belum lagi citra buruk yang dibentuk oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yang katanya mampu mewakili suara dan apresiasi rakyat, dibalik itu semua banyak anggota dewan yang berhasil tertangkap kamera media tertidur saat rapat, nonton film porno saat rapat, sering absen saat rapat, padahal tugas mereka adalah menanggung bagaimana rakyat indonesia kedepanya.

Tak hanya itu tak sedikit masyarakat yang tau keangkuhan anggota dewan yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah berupa rumah dinas atau mobil mewah berplat merah, dengan sombongnya ia menggunakan jas bergaya di jalanan belaga dengan mobil mewahnya yang diketahui itu adalah hasil dari uang pajak rakyat dan sempat membuat viral bahwa gedung DPR akan di bangun layaknya bangunan landmark.

Memang benar apa yang dikatakan almarhum Gusdur, DPR seperti sekumpulan anak TK yang doyan membuat keriuhan.  Bahkan ada yang lebih ekstrim menilai, DPR tak layak dibandingkan dengan anak TK, karena senakal-nakal anak TK masih bisa ditegur dan mau menurut kata-kata gurunya.

Baca Juga :  Surat Sumbangan SMAN 17 Surabaya Beredar Di Sosial Media, Sejumlah Netizen Geram

CNN Indonesia, melaporkan anggota dewan yang datang tercatat 288 orang dari total 560 orang anggota, anggota dewan yang datang berasal dari PDIP 65 anggota, Golkar 50 anggota, Gerindra 35 anggota, Partai Demokrat 25 anggota,  PAN 22 anggota,  PKB 25 anggota, PKS 21 anggota, PPP 20 anggota,  Partai NasDem 15 anggota dan Hanura 10 anggota.

Beginilah wajah DPR RI, orang-orang terpilih yang  konon katanya sebagai bentuk perwakilan rakyat, di pilih untuk menyuarakan kepentingan rakyat tapi pada realitasnya hanya mewakili kelompok dan golongannya saja.  Banyaknya anggota dewan yang “berhalangan hadir” pada saat Ketua DPR menyampaikan pidato bisa jadi menggambarkan banyaknya anggota dewan yang tidak perduli dengan kinerja dan tanggung jawab mereka sebagai perwakilan rakyat.

Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa senyatanya DPR RI seperti tidak memiliki program kerja yang jelas dan sering salah focus dalam menentukan prioritas penyelesaian masalah. Bahkan Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman, secara terbuka mengatakan kenerja DPR RI belum optimal dan tidak focus dalam menjalankan fungsinya sebagai lefislator.  “Bisa dilihat sendiri dong, kerja DPR tak jelas. Pimpinan dewan ini sibuk ngurus gedung dan ngurus kasus,” ujar Benny di Gedung DPR, Jumat (28/8).

Sebanyak 39 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015, tetapi hanya tiga RUU yang telah selesai dibahas dalam keputusan Rapat Paripurna.  Sebuah prestasi yang sangat tidak sebanding dengan kepintaran yang mereka miliki dan pendapatan yang mereka terima setiap bulannya.

Melihat kondisi minim prestasi tapi kaya sensasi ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui RUU prioritas tersebut tidak akan rampung dibahas pada 2015, dikarenakan usulan RUU dari DPR dan pemerintah itu masih membutuhkan pengkajian dan terbuka kemungkinan terjadinya revisi.

Kondisi ini seharusnya tidak terjadi, jika benar mereka sebagai orang-orang terpilih mampu menerjemahkan tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai wakil rakyat.  Tapi nyatanya, kita dipertontonkan dagelan yang tidak lucu. DPR lebih senang mempertunjukan sandiwara koaliasi KIH dan KMP, ajang tarik menarik kepentingan kelompok, tawar menawar kekuasaan dan pertunjukan lain yang tidak seharusnya.

Mereka lebih memikirkan bangunan gedung yang megah dengan prestasi kelas bawah, seakan-akan kemegahan gedung akan bersinergi dengan prestasi.  Bahkan DPR lebih memikirkan tidur dikasur yang emput dengan anggaran milyaran, padahal sudah puas tidur diruang sidang.

Kedepan, DPR RI harus mengubah prioritas kerja dan jangan lagi salah focus, selesaikan dulu tanggung jawab yang saat ini masih tertunggak, jika DPR RI mampu menunjukan diri sebagai lembaga yang  berwibawa dengan prestasi yang moncer dan bisa dipertanggung jawabkan, percayalah fasilitas apapun yang dibutuhkan rakyat akan merelakannya bahkan mendo’akan, bukan sumpah serapah dan cibiran. Cpr:kmpsn,dtk,psiwb @jef

print
(Visited 40 times, 1 visits today)

Shortlink: