APBN Rentan Di Ambang Pintu Inflasi

zzBeritaTkp – Hampir selama 10 tahun Pemerintah Desa menikmati dana yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah yang cukup besar yaitu 1 Milyar Rupiah. ADD ini dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono selama 2 periode. Hal ini diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa. ADD di anggarkan dengan tujuan agar disegala aspek Desa cepat berkembang pesat serta kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat , untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa serta membangun infrastuktur, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDesa, mengenai maksud ADD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Negara akan maju dengan sejahtera apabila struktur pemerintahan terkecil yaitu desa menjadi maju dan masyarakatnya sejahtera, tentu dengan tanpa mengenyampingkan peran struktur pemerintahan diatasnya.

Selalu manjadi pertanyaan kepada masyarakat, apakah tujuan diadakannya progam ADD tersebut telah terlaksana dengan baik, paling tidak apakah ADD tersebut telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Pada umumnya penggunaan ADD di desa dipisahkan yaitu penggunaan ADD untuk operasional Aparat Desa  sebanyak 30% dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat sebanyak 70%, dari sekian banyak tujuan adanya ADD, terlihat serta teramati hanya dua tujuan ini yang diutamakan. Kita memahami 30% penggunaan tersebut cukup rasional, tetapi apakah penggunaan 70% ADD hanya untuk pemberdayaan itu termasuk rasional, penggunaan ADD ini diatur melalui Peraturan Daerah di tiap masing-masing kabupaten. Dan sudah bukanmenjadi rahasia umum bahwa biasanya Peraturan Daerah itu di buat dengan ala Copy Paste. Sehingga Peraturan Daerah ditiap kabupaten banyak ke-miripan.

Baca Juga :  PT.Thong PJS Group Distributor “CAP LANG” Diduga Manipulasi Data BPJS

Penggunaan ADD 70% yang teralokasi untuk pemberdayaan masyarakat bisakah dikatakan konkrit serta adakah hasil nyata yang telah didapat oleh masyarakat, dengan adanya program ADD apakah masyarakat telah terbantu dan sejahtera.

Menurut data Kementrian Dalam Negeri pada buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per-provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2015 terdapat 72.944 wilayah administrasi desa, jika ADD tiap desa sebesar 1 Milyar lalu dikalikan dengan jumlah seluruh desa se-Indonesia sebanyak 72.944 maka anggaran yang harus di alokasikan adalah sebesar Rp.72.944.000.000.000,- lalu yang dialokasikan untuk “pemberdayaan Masyarakat“ sebesar 70% dari Rp.72.944.000.000.000,- yaitu sejumlah Rp.51.060.800.000.000,-

Lalu bagaimanakah pertanggung jawaban pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana desa ini. Rentan penyelewengan penggunaan ADD sebesar Rp.51.060.800.000.000,- tiap kurun tahun oleh aparat  desa tentunya.

Banyak masyarakat tidak di sosialisasikan mengenai maksud serta tujuan penggunaan ADD, hingga minimnya pengawasan pengguanaan ADD ditiap masing-masing desa, tidak mengherankan mengapa banyak orang-orang tertarik untuk berebut jabatan menjadi Kepala Desa dan dalam satu dua tahun saja, sering didapati oleh banyak masyarakat perubahan yang signifikan terhadap perekonomian keluarga Kepala Desa.           @Ruly

print
(Visited 13 times, 1 visits today)

Shortlink: