Kepala Sekolah Tritunggal VI Surabaya Menahan Ijasah

Surabaya,BeritaTKP.Com – Dunia Pendidikan layak dan perlu mendapatkan perhatian dari banyak pihak karena masih jauh dari harapan rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga rasa keadilan demi kemajuan mutu pendidikan sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia, agar Generasi Bangsa  mendapat pendidikan yang setara dan bisa bersaing dengan Negara – Negara lain, namun Peraturan Pemerintah Pusat Masih belum di jalankan oleh jaringan Intansi di bawahnya masih saja ada kasus penahanan Ijasah di lakukan oleh Oknum lembaga Sekolah baik Negeri maupun Swasta, ini adalah bentuk pengkerdilan untuk mencerdaskan Bangsa .

Belum ada tindakan sanksi tegas yang di berikan oleh Intansi terkait Lembaga sekolah yang melakukan penahanan Ijasah bagi murid yang belum melakukan pelunasan tunggakan adminstrasi  sekolah, sungguh sangat di sayangkan bilamana dunia pendidikan lebih mengutamakan aspek finansial bagi anak didiknya padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana baik Bopda maupun Bosda untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pendidikan baik Negeri maupun Swasta seperti yang tertuang dalam amanat Undang – Undang dasar 1945 pasal 31 bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapat dan mengikuti  Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai adalah tanggung jawab Pemerintah ataupun Negara dalam kemajuan Bangsa, yang adil dan sejahtera tanpa memandang latar belakang status ekonomi.

Tindakan yang di lakukan Sunarsih, Oknum Kepalah Sekolah SMK Tri Tunggal Jl.Rangkah VI No. 55 – 57 Surabaya, melakukan penahanan Ijasah anak didiknya yang bernama Mitha Devi Trisnawati semenjak lulus hingga berita ini di tayangkan Orang Tua Mitha sudah 4 kali mendatangi ke sekolah meminta dengan baik untuk mengambil ijasah putrinya namun pihak sekolah dengan dalih ada biaya tunggakan administrasi yang harus di selesaikan jumlahnya mencapai Rp1,8 juta. Berdasarkan acuan keputusan  rapat wali murid dengan rincian biaya ujian mencapai jutaan rupiah. Dengan rincian biaya ,wisuda , bimbel, tryout, ujian praktek,ujian Nasional. Sangat ironis sekali karena bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Perlindungan Nasional juga bertentangan dengan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta melanggar UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Baca Juga :  Staf kelurahan kali kedinding Abaikan pelayanan public dan Berselimut Mafia Kasus

Orang Tua Mitha, Supriyanto juga minta arahan dari Sukariyanto Kabid SMA/SMK Dinas Pendidikan  terkait penahanan Ijasah anaknya yang pengambilannya harus melunasi dulu  dengan biaya sangat tinggi, bahkan  mendapat refrensi dari Sukariyanto berupa memo untuk di berikan kepada Sunarsih Oknum Kepala Sekolah Tri Tunggal, namun tidak di indahkan bahkan bersikeras untuk tetap tidak memberikan Ijasah tersebut. Sunarsih tetap meminta pembayaran langsung, karena tidak membawa uang maka di suruh mengangsur namun Ijasah tidak di berikan sambil menunggu sampai pembayaran lunas baru Ijasah di berikan kepada wali murid. Pantaskah sikap yang di tunjukkan  Kepala Sekolah seperti ini ?… Sungguh memalukan dunia Pendidikan telah tercederai oleh sikap yang kaku cenderung Egois dan otoriter dalam menerapkan Pendidikan kepada murid maupun wali murid .

Ketika di konfirmasi Wartawan BeritaTKP, terkait penahanan Ijasah anak didiknya Sunarsih Oknum Kepsek SMK Tri Tunggal mengatakan ,’’ memang belum saya serahkan karena masih ada yang harus di selesaikan oleh wali murid untuk pelunasan tunggakan administrasi karena ini menjadi beban sekolah ,’’ ujarnya .

Baca Juga :  Modus Penipuan Iming-Iming Dapat Proyek Property

Dinas Pendidikan Provinsi harus lebih perhatian, karena setiap tahun mesti ada kasus penahanan Ijasah yang luput dari pantauan Inspektorat maupun lembaga yang lain guna mengawal Pendidikan yang mandiri dan professional. Tidak terbelenggu oleh kepentingan – kepentingan tertentu  yang menghambat kemajuan Pendidikan serta mencerdaskan Bangsa .@ red .

print
(Visited 35 times, 1 visits today)

Shortlink: