Tambang Pasir Ilegal Besar – Besaran Di Tlocor, Aparat Penegak Hukum Hanya Jadi Penonton

Sidoarjo,Berita,TKP- Kelestarian Lingkungan Hidup manjadi tanggung jawab kita bersama guna menyelamat-kan lingkungan dari penyim-pangan tangan – tangan kotor tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukan demi kepentingan dan keuntungan pribadi, bahkan menjadi-kan sebagai Bisnis besar yang tersistem walaupun harus menabrak Undang – undang dengan menghalalkan segala cara.

Kegiatan Tambang pasir ilegal di Desa Kedung Pandan Tlocor, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, sangatlah membahayakan bagi kelesta-rian dan kelangsungan hidup. Penambangan besar – besaran tanpa mempedulikan dampak kerusakan dari kegiatan tersebut, beberapa mesin penyedot pasir saling bersahutan dalam aktifitas penambangan, padahal lokasi tambang di sebelah sungai berubah menjadi kubangan besar setelah di keruk oleh penambang pasir ilegal sehingga seperti  telaga, bekas penamba-ngan lama ditinggal begitu saja, mereka mencari lokasi baru untuk penambangan sehingga kubangan besar seperti telaga banyak di jumpai di deretan sepanjang sungai yang mengarah ke laut .

Sudah banyak media yang menulis kegiatan tambang, namun sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Provinsi Jatim, bahkan Satpol PP serta aparat Kepolisian seakan mem-biarkan kegiatan tambang pasir Ilegal tersebut.

Lokasi penambangan sepan-jang sungai di atas tanah PU Pengairan dan di bawah naungan BUMN Perusahaan Jasa Tirta yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat. Entah apa yang terjadi sehingga kegiatan Tambang pasir ilegal berlangsung bertahun – tahun dan terkesan pelaku Tambang Pasir Ilegal Kebal Hukum .

Baca Juga :  Cafe Breakshot Sediakan Penari Striptis, Penegak Hukum Tutup Mata

Perda No. 1 tahun 2005, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, pada wilayah sungai di Provinsi Jawa Timur. Salah satu syarat pengajuan izin tambang di antaranya atas rekom dari Balai Besar wilayah sungai Bengawan Solo dan PJT.terkait Ijin Eksplorasi ,Ijin Untuk Pertambangan dalam kewenang-an Provinsi, Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi ) PJT di atur oleh PP No. 5 tahun 1990 Bab II Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan Pasal 6,7,8,9 telah mengatur perlindungan wilayah lingkungan hidup serta UU No. 32 tahun 2009, tentang Perlin-dungan dan Pengelolaan Lingku-ngan Hidup, UU  No. 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) kerusakan Lingkungan di atas lahan PU Pengairan perlu perhatian khusus dari DPRD Jatim maupun Pusat karena wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) menjadi sangat mempri-hatinkan .

Penambangan Pasir Ilegal Tlocor ada sekitar 10 titik lokasi Penambangan yang setiap titik mesin penyedot pasir dalam sehari bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 12 Dumptruck Colt Diesel dengan harga Rp 500 ribu per Dumptruck sekali ambil dari lokasi penambangan yang di bawah naungan PT.Pria Sakti yang di Backup salah satu Media per DO para sopir membayar Rp 20 rb kepada alah satu Media yang membackup kegiatan tersebut .

Ketua Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jatim H.Muzamil Syafii.-SH.Msi. ketika di minta statement melalui Hp Selulernya, terkait kegiatan Tambang Pasir Ilegal menyatakan,’’ atas kegiatan tersebut yang melanggar keten-tuan Hukum serta Perijinan akan segera di tindak lanjuti dan menjadi perhatian Fraksi Kami, akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk segera mengkroscek data di lapngan  ,’’ terang H.Muzamil.@ Red

print
(Visited 37 times, 1 visits today)

Shortlink: