Mulai Akhir Oktober Hingga Desember Pemprov Jatim Beri Bebas BBN dan Pemutihan Denda Pajak

Surabaya, BeritaTKP.Com  – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pemutihan. Pemutihan berlaku untuk denda pajak serta memberikan kebebasan pada bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor. Pemutihan denda pajak dan bebas BBNKB itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017.

Pergub tersebut berisi pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan bunga BBNKB atas penyerahan kendaraan bekas kedua dan seterusnya.Pembebasan sanksi administratif pada bunga atau denda pajak kendaraan bermotor. Serta intensif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan umum, angkutan barang plat nomor kuning sebesar 30 persen dari pokok pajak kendaraan bermotor.

“Pak Gubernur memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur tahun 2017,pemutihan ini Berlaku efektif selama dua bulan mulai 23 Oktober sampai 28 Desember 2017” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono.

Dijelaskan juga bahwa pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak ini dalam rangkan melaksanakan strategi kebijakan stimulus fiskal, untuk membantu meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat, serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yanh kondusif. “Menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor. Meningkatkan akurasi database pemilik kendaraan, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak,” jelasnya.

Tak hanya itu program pemutihan ini juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi semua jenis pelayanan unggulan Samsat yang ada. Ia menambahkan, program pemutihan ini juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi semua jenis pelayanan unggulan Samsat yang ada, Bobby juga  mengingatkan kepada masyarakat yang mengurus BBN KB untuk tidak melakukan pada hari terakhir 28 Desember.

Baca Juga :  PSSI Jatim Segera Rencanakan Kongres Di Surabaya

“Masyarakat bisa membayar dimana saja, termasuk di layanan unggulan Samsat seperti di samsat corner, samsat keliling dan lainnya, BBN KB ini kan membutuhkan cek fisik. Kita harapkan masyarakat tidak melakukan pada hari terakhir, untuk menghindari antrean dan mempermudah proses pengurusan,” pungkasnya.

Sementara itu Kasubdit Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur AKBP Eddwi Kurnianto menjelaskan bahwa Pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017. Pergub tersebut memberikan keringanan dan pembebasan pajak yakni pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan dan atau bunga bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya.

Pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017. Pergub tersebut memberikan keringanan dan pembebasan pajak yakni pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa kenaikan dan atau bunga bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya.

Pembebasan sanksi denda (bunga) pajak kendaraan bermotor. Serta insentif pajak kendaraan bermotor bagi angkutan umum orang dan angkutan umum barang nopol (plat) kuning sebesar 30 persen dari pokok pajak kendaraan bermotor. “Pajak tahunan bisa dibayar di setiap layanan samsat yang ada di Jawa Timur,” ujarnya.

Ia mencontohkan, masyarakat yang bekerja di Surabaya tapi kendaraannya dari daerah lain di Jatim, maka tidak perlu lagi balik kampung ke kota asalnya, untuk membayar pajak tahunan.Selain itu, warga yang ingin melakukan perpanjangan STNK, juga tidak perlu balik ke kampung halaman, karena bisa dibayarkan di daerah lain. Cek fisik kendaraan juga bisa dilakukan di Samsat di Surabaya dan tidak perlu ke samsat kota asalnya.Mantan Kasubdit Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Jatim ini menambahkan, untuk mendukung program pemutihan, personel di kantor bersama Samsat, akan memberikan pelayanan lebih, seperti penambahan jam layanan operasional.

Baca Juga :  Wali Kota Pastikan Penundaan Pencairan DAU Gaji Pegawai Tetap Stabil

“Sistemnya sudah online dan terintegrasi. Kecuali kalau kendaraan baru, itu tidak bisa dan harus melalui samsat induk, Kalau pelayanan pada hari biasa kan jam 2 siang sudah tutup. Nanti kami lihat situasinya. Apakah pada 2 sampai 3 hari ke depan, kalau ramai bisa kita tambah jam pelayanannya. Biasanya ramai kalau seminggu mendekati masa pemutihannya habis,” Pungkasnya. @red

print
(Visited 20 times, 1 visits today)

Shortlink: