Kejati Proses Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Dinas Pendidikan Sampang

0
1

Sampang, BeritaTKP.Com – Diduga ada pengurangan volume Pengadaan buku referensi perpustakaan tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura, tahun 2016 lalu kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Surabaya mulai membidik dan akan menindak lanjut proses hukum terhadak oknum oknum yang terlubat dalam kasus tersebut.

Hal tersebut dibuktikan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Kejati Jawa Timur terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan Jaka Jatim pada 28 November 2017 mendatang, terkait perkara dugaan pengadaan buku yang dilaporkan tanggal 30 Agustus 2017 lalu.

Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik)  yang dikeluarkan oleh Kejati per tanggal (21/11/2017) Jaka Jatim Korda Sampang dipanggil untuk diminta keterangan dan penjelasan serta bukti dokumen dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku referensi perpustakaan SD yang menelan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar.

Pelapor (Jaka Jatim.red) memenuhi panggilan Kejati, termasuk menyerahkan bukti-bukti dugaan adanya korupsi di lingkungan Disdik Sampang.Salah satunya, bukti pendukung hasil wawancara dengan 18 lembaga SDN dengan mengambil sample dari 13 Kecamatan. Lembaga tersebut sebagai penerima bantuan buku referensi perpustakaan. “Alhamdulillah, Kejati akhirnya merespon laporan kami terkait dugaan tersebut. Selasa depan ini kami akan ke Kejati,” kata Ketua Jaka Jatim Korda Sampang, M Sidik.

Baca Juga :  Sosialisasi kenaikan tarif Administarasi STNK Dan BPKB Kurang Maksimal

Dalam hal ini ia menjelaskan, pengadaan buku di lingkungan Disdik Sampang ini kuat dugaan ada tindak pidana korupsi, lantaran telah tertera dalam draf kontrak (salinan) antara Disdik dengan pelaksana (CV. Dua Putri Sejahtera) ditemukan ketidaksesuain di lapangan.

Berdasarkan temuan di lapangan yang sangat signifikan adalah pengurangan volume buku (pengurangan jumlah buku). Misalnya lembaga menerima 2.639 eksemplar tapi lembaga menerima 350 eksemplar. “Itu yang terjadi di SDN Pancor 1 Ketapang. Dan ada bukti lain rata-rata penerima bantuan tersebut mengalami hal yang sama,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa di dalam draf setidaknya ada 50 lembaga yang menerima bantuan buku dengan jumlah total buku sebanyak 131.950 eksemplar.  Sementara, yang terealisasi berjumlah 42.092 eksemplar. Maka ada pengurangan volume buku sebanyak 89.858 eksemplar. “Apabila dihitung dari kekurangan jumlah buku 89.858 × 20.000, maka nilai kerugian negara sebesar Rp 1,797.160.000,” pungkasnya. @samsulA