Ketika Harus Tersangkut Perkara Hukum Dan LBH Sebagai Solusi

0
52
Jakarta Berita TKP-Com Tulisan ini pernah di rilis beberapa tahun yang lalu ketika saya menjabat sebagai direktur LBH di salah satu LBH di Bandung-jawa barat, ketika saya posting kembali hak karya tulis masih melekat dalam diri saya, sahabat Lembakum Indonesia Tersangkut perkara hukum tak selalu berarti melakukan pelanggaran hukum. Terkadang orang berada waktu dan tempat yang salah sehingga harus menjadi saksi atas tersangka dari suatu perkara hukum, sebagai contoh masyarakat tersangkut perkara hukum ketika tanah dan rumah tempat tinggal digugat oleh seseorang yang mempunyai bukti kepemilikan atas rumah dan lahan yang dimiliki.
Sering kita mendengar bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah, ini hal yang sangat memilukan bahwa hukum belum memasyarakat dan masyarakat belum sadar hukum, terlihat sepele namun akibatnya sangat merugikan masyarakat itu sendiri
Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Kekuasaan Kehakiman.Berdasarkan sistem hukum Common Law and due process of law
perspektif tentang kesadaran hukum pada terminologi presumption of innocence bahwa tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Tersangka dinilai sebagai subjek, bukan objek. harus di pahami bahwa yang diperiksa bukan manusia tersangka, Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang menjadi objek pemeriksaan kesalahan tindak pidana yang dilakukannya,
Asas ini sangat penting bagi era demokrasi modern bahkan di dalam koridor ilmu hukum sendiri terdapat beragam pengembangan penafsiran yang lugas sehingga akan mudah ditangkap maknanya oleh masyarakat awam sekalipun bahwa siapapun Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap,
banyaknya persoalan hukum yang dihadapi oleh penegak hukum di negeri kita, tentunya justru untuk memudahkan penanganan berbagai kasus di masyarakat, penanganan kasus-kasus hukum baik litigasi (lembaga peradilan) maupun nonlitigasi (di luar lembaga peradilan), peran LBH Harus mampu menjadi solusi permasalahan hukum di masyarakat, salah satu contoh Permainan politik praktis kerapkali ditunggangi kepentingan subyektif yang mendorong pembelokan opini hingga intervensi di ranah hukum, sehingga asas-asas hukum diabaikan.
Situasi tersebut merupakan preseden buruk bagi pendidikan karakter bangsa ini, analogi tersebut bisa di umpamakan Siapapun boleh membenci seseorang ketika padanya disangkakan suatu tindak pidana, Namun kebencian tidak boleh membutakan mata hati menjadikan berlaku tidak adil kepada sesama, Pemahaman ini penting disosialisasikan secara luas kepada masyarakat di tingkat bawah sekalipun sebagai pedoman agar peran LBH tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan tugas bantuan hukum dan penyelesaian sengketa juga mencerdaskan masyarakat dalam menghadapi setiap permasalahan hukum sebagai bentuk kesadaran hukum bersama,
Program Lembakum Indonesia sangat kami prioritaskan untuk mempercepat proses terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, secara simultan perlu dilakukan pula pembinaan, penyuluhan dan pemberian bantuan bagi seluruh lapisan masyarakat tentang hukum kepada masyarakat, dengan sekuat tenaga kami selalu berupaya memberikan informasi terbaik dari pakar hukum Lembakum Indonesia melalui media massa karena itu adalah hak asasi manusia dan hak-hak sipil untuk mendapatkan pembinaan, penyuluhan dan pemberian bantuan ini diberikan oleh lembaga yang profesional, independen dan berkemampuan, inilah wujud kepedulian serta rasa tanggung jawab atas tegaknya keadilan sejalan dengan penyelenggaraan negara yang stabil, efektif dan efisien serta amanah dalam menuju terciptanya suatu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Lembakum indonesia
Foundation of Justice⚖