Analisis Hukum Penanganan Korupsi di Perusahaan Swasta

0
10

Jakarta Berita TKP-Com Korupsi sangat marak terjadi dan sistemik di Indonesia, melibatkan pelaku dari Executive, Legislatif dan yudikatif serta tidak kalah massivenya adalah korupsi di Perusahaan swasta (Perusahaan IT) baik pada Principal, distributor dan bisnis partner.

Bahasa Latin korupsi adalah corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, pejabat Perusahaan, karyawan perusahaan yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan riset Sharing Vision, kerawanan korupsi ini terjadi di level BUMN, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi atau perusahaan pada umumnya dan pola tindakan korupsi ini antara lain dengan melakukan proses yang tidak sesuai untuk ketentuan pengadaan dengan presentase 39%, kemudian markup dengan presentase 32%. Disusul dengan modus penggelapan dana 13%, penunjukan langsung rekanan proyek 11%, jumlah/kualitas tidak sesuai 5% serta rekayasa trafik 5%, bidang yang diduga rawan tindakan korupsi adalah sektor IT lainnya (34%), software/aplikasi (29%), pengadaan komputer (29%), internet (8%), serta IT perbankan (3%), dan itu dilakukan oleh pimpinan/Karyawan Perusahaan IT. Principal paling aman karena hanya menambahkan diskon dan dititipkan ke distributor ataupun bisnis partner dan umumnya pimpinan/karyawan berbagi juga bancakan ini.

Baca Juga :  Kondisi Jembatan Penyebrangan Kalianget Memprihatinkan

Alhamdulillah, Indonesia telah memiliki landasan hukum mengenai korupsi di sektor swasta yaitu UU No. 7 tahun 2006 tentang Konvensi PBB anti korupsi dan salah satu pasalnya, dijelaskan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi, termasuk larangan memberikan suap pada pejabat publik, baik di dalam maupun luar negeri namun dalam pelaksanaannya UU tersebut tidak banyak digunakan karena ketiadaannya pengawasan di sektor swasta. Apalagi dalam UU anti korupsi (tipikor), seperti UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, belum secara tegas mengatur mengenai pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor swasta. Oleh karena itu, KPK serius untuk dapat memperluas pengawasannya ke sektor swasta.

Indonesia dapat mencontoh lembaga anti korupsi di Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) dan Malaysia (Malaysia Anti-Corruption Commission/MACC) yang memberikan kewenangan penuh untuk mengusut korupsi di sektor swasta secara langsung termasuk kewenangannya untuk menindak korporasi yang menyusun pembukuan keuangan ganda.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
dan hakim bisa menilai kesalahan korporasi jika korporasi dianggap ‘tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum’. Penerapan standar ini bisa memperingan hukuman bagi korporasi jika suatu saat tersandung kasus korupsi karena terbukti telah berupaya jauh-jauh hari menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dan tentunya dibutuhkan whistle blower dan bisa speak up yang ada di Perusahaan swasta tersebut, bisa orang sales, operation dan HRD dan tentunya orang yang memberikan informasi adanya tindakan Korupsi di perusahaan swasta tesebut akan di lindungi oleh owner dan atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Baca Juga :  Usai Tewasnya 3 Warga Pacarkeling , Penjual Miras Oplosan Tertangkap

Oleh :
Dr. H. Firman Candra, SE, SH, MH
==== Associate Professor  ====
===========================
WABIN 1 LEMBAKUM INDONESIA