Jakarta Berita TKP-Com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019.
Sri bersama tim suksesnya Benhul Lalenoh diduga menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo sebesar 10% dari nilai proyek yang digarap Bernard. KPK, mengidentifikasi terdapat sekitar tujuh paket proyek yang menjadi bancakan Sri Wahyumi, diantaranya revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo.

Sejauh ini, KPK telah menyita sejumlah barang mewah dan uang tunai dengan nilai total lebih dari Rp 500 juta yang diduga bagian dari suap yang diterima Sri Wahyumi. handbag Channel seharga Rp 97.360.000; tas Balenciaga Rp 32.995.000; jam tangan Rolex Rp 224.500.000; anting berlian Adelle Rp 32.075.000; cincin berlian Adelle Rp 76.925.000 dan uang tunai sebesar Rp 50.000.000.
“Barang bukti yang diamankan bernilai sekitar Rp 513.855.000,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam.

Tak hanya itu, KPK mengidentifikasi Sri Wahyumi meminta kontraktor membelikannya barang mewah sebagai fee untuk menggarap proyek di Pemkab Kepulauan Talaud. Bahkan, Sri Wahyumi meminta, barang-barang mewah tersebut harus berbeda dengan milik pejabat perempuan atau istri pejabat Pemkab Talaud. Jika barang tersebut sama dengan pejabat dan istri pejabat Pemkab Talaud, Sri Wahyumi tidak akan menerimanya.
“Bupati tidak mau tas yang dibeli sama dengan tas yang sudah dimiliki oleh seorang pejabat perempuan lain di sana,” kata Basaria.

Basaria mengungkapkan, KPK telah berusaha mengajak para perempuan Indonesia ikut ambil bagian dalam Gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi). Basaria menuturkan, gerakan ini membangun kesadaran penyelenggara negara perempuan atau istri penyelenggara negara untuk hidup secara sederhana.
“KPK mengajak para agen SPAK di seluruh Indonesia, baik yang menjabat sebagai Kepala Daerah, Polri, TNI, PNS/ASN ataupun masyarakat sipil dan swasta untuk membiasakan hidup sederhana dan mengajak pihak lain untuk berperilaku antikorupsi,” kata Basaria.
Menurutnya, gaya hidup mewah dengan barang-barang bermerek menjadi salah satu pemicu melakukan korupsi atau menerima suap. Untuk itu, pencegahan yang selama ini dilakukan adalah melakukan pembiasaan dari diri sendiri serta menjaga diri untuk tidak melakukan korupsi. Untuk itu, KPK melalui gerakan SPAK terus mendorong perempuan untuk membiasakan hidup sederhana.

“Khususnya kalau perempuan itu bekerja, swasta atau non swasta, pegawai negeri bahkan kepala daerah. Untuk ibu agar mengawasi anaknya agar dari kecil dididik kejujuran. Untuk suaminya untuk mengingatkan yang bukan miliknya, jika bawa barang yang jangan menjadi pendorong suami untuk melakukan korupsi. Misalnya harus beli tas yang mahal, beli cincin, beli jam Rolex. Ini yang selalu kita ingatkan pada ibu-ibu,” ungkapnya.
Basaria mengakui, upaya pecegahan tersebut memang tidak berjalan mulus 100 persen. Tindak pidana yang dilakukan Sri Wahyumi merupakan salah satu contoh masih panjangnya jalan yang harus ditempuh untuk membangun sistem pencegahan korupsi di kalangan perempuan. Namun, Basaria mengingatkan, perilaku korup Sri Wahyumi maupun koruptor lainnya tak akan menyurutkan KPK untuk terus berupaya mencegah korupsi melalui SPAK. Setidaknya, SPAK telah menjadi salah satu menginspirasi negara-negara lain dalam mencegah korupsi.

“Apa pun hasilnya bukan berarti kita berhenti melakukan pencegahan. Ini adalah hal yang baik, kebetulan 2017 yang lalu, memang SPAK dapat penghargaan tingkat internasional. Mengapa mendapat penghargaan? Karena gerakan ini sudah membuat menggerakan negara lain juga dan meminta pelatihan yang sama di tempat mereka. Kami juga melakukan pelatihan ke Myanmar, Bangkok supaya mereka melakukan hal yang sama. Apalagi jumlah penduduk Indonesia 135 juta adalah perempuan hampir 50 persen. Perempuan bisa menggerakkan supaya suami tidak melakukan korupsi. Kita tidak boleh berputus asa tidak melakukan pencegahan. Ini tantangan untuk kita semua,” papar Basaria.
Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019 ini dikenal sebagai bupati yang modis. Melalui akun Instagram miliknya @swmmanalip misalnya, Sri Wahyumi mengunggah fotonya mengenakan Talaud saat menghadiri Nusantara Expo 2019 TMII beberapa waktu lalu. Dalam foto tersebut, Sri Wahyumi mengenakan sebuah mahkota yang memikiki dua tanduk berwarna keemasan senada dengan gaunnya. Saat digelandang ke Gedung KPK usai ditangkap pada Selasa (30/4), Sri Wahyumi mengenakan kemeja batik dan celana hitam serta dipadu topi bulu berwarna merah muda.
Menterengnya barang-barang mewah yang kerap dikenakannya berbanding terbalik dengan kinerja Sri Wahyumi sebagai bupati Talaud. Selama menjabat, Sri Wahyumi justru berulang kali memicu kontroversi. Pada 2015 misalnya, Sri Wahyumi pernah ditegur Gubernur Sulawesi Utara ketika itu, Sinyo Harry Sarundajang lantaran melaksanakan APBD yang tidak sesuai dengan yang dikonsultasikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut.

Tak hanya itu, setelah kalah dalam Pilkada Kepulauan Talaud 2018, Sri Wahyumi merestrukturisasi 348 jabatan dan 305 pejabat diantaranya dinon-jobkan tanpa melalui konsultasi dengan Pemprov Sulut serta tanpa persetujuan dari Kemdagri. Bahkan, Sri Wahyumi pernah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selama Januari-April 2018 lantaran pergi ke Amerika Serikat tanpa izin Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pada akhir 2017.
Berbagai kontroversi dan gaya hidupnya yang mewah membawa Sri Wahyumi ke sel tahanan KPK. Sri Wahyumi dipastikan akan melewatkan hari ulang tahunnya yang ke-42 tahun pada 8 Mei mendatang di rumah tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK. Sri Wahyumi ditahan usai diperiksa intensif tim penyidik sebagai tersangka. Tak ada lagi barang mewah yang akan diterimanya dari kontraktor sebagai fee proyek.

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama,” kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (1/5).
Tak hanya Sri Wahyumi, tim penyidik juga menahan dua tersangka lainnya kasus ini, yakni timses Sri Wahyumi bernama Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha Bernard Hanafi Kalalo. Tim penyidik menahan Bernard ditahan di Rutan gedung KPK lama dan Benhur ditahan di Rutan Guntur.
“Penahanan dilakukan demi kepentingan proses penyidikan,” kata Febri.
Dalam kasus ini, Sri Wahyumi melalui Benhul diduga meminta fee 10 persen kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud. Benhul diminta mencari kontraktor yang dapat yang bersedia memberikan fee 10% tersebut. Mendapat perintah itu, Benhul lantas menawarkan Bernard proyek di Kabupaten Talaud dengan catatan memberikan fee 10% itu.

Pada pertengahan April, untuk pertama kalinya Benhul mengajak Bernard untuk diperkenalkan kepada Sri Wahyumi. Beberapa hari kemudian, Sri Wahyumi akhirnya mengajak keduanya untuk mengikuti sejumlah kegiatan di Jakarta. Terkait fee yang diharuskan oleh bupati, Benhul meminta Bernard memberi barang-barang mewah.
Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan sejumlah proyek, diantaranya proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo.
Dalam memuluskan kejahatannya, para pihak terkait diduga menggunakan sejumlah kode untuk mengelabui penegak hukum. Kode fee yang digunakan dalam perkara ini adalah ‘DP Teknis’.

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara Sri Wahyumi dengan Benhul atau pihak lain berkaitan dengan proyek di Talaud. Komunikasi terkait merk tas dan ukutan jam yang diminta. Dalam komunikasi itu, Sri Wahyumi meminta tas merk Hermes yang berbeda dengan tas yang sudah dimiliki pejabat perempuan lain di Talaud.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sri Wahyumi dan Benhul disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Bernard yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(red)