Jakarta Berita TKP – Com  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana korupsi. Hingga akhir April 2019 terdapat 1.124 PNS terpidana korupsi yang belum dipecat. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) patut diberi sanksi.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan, pemecatan PNS terpidana korupsi mestinya tuntas pada bulan Desember 2018. Dengan berbagai kendala, batas akhir pemecatan diperpanjang hingga April 2019.
“Namun sampai awal Mei 2019, proses pemecatan terus berjalan di tempat,” kata Egi, Selasa (7/5/2019).

Egi menyebut, dalam pertemuan dengan tim Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 12 April 2019, tim Kemendagri yang diwakili Sekretaris Jenderal Hadi Prabowo beserta jajarannya mengatakan akan mulai kembali membicarakan permasalahan pasca helatan pemilu 17 April 2019 lalu. Tim Kemendagri juga berjanji akan menuntaskan permasalahan tersebut.
Akan tetapi, menurut Egi, hingga saat ini tindakan signifikan dari Kemendagri belum terlihat. Padahal Kemendagri memiliki peran penting untuk menuntaskan permasalahan ini. Dalam pasal 373 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kemendagri memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pasal 68, Kemendagri berwenang untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah.
“Lebih lagi, Kemendagri tutur menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang pemecatan PNS koruptor,” kata Egi.

Dia juga menambahkan, Kemendagri pernah menyatakan bahwa akan mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur pemberian sanksi bagi Sekda yang tidak memecat PNS koruptor. Pernyataan itu tertuang dalam pemberitaan di laman daring kompas.com pada 21 Februari 2019. Pada saat itu Kemendagri mengaku peraturan 70% telah rampung. Hingga April 2019, peraturan itu tak diketahui kelanjutannya.
Egi menilai, lambatnya proses pemecatan adalah bentuk ketidakpatuhan PPK terhadap peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu mereka patut diberikan sanksi. Surat Edaran Menteri PAN-RB no B/50/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK menyatakan bahwa apabila PPK tidak melaksanakan pemecatan hingga batas waktu 30 April 2019, maka ia dijatuhi sanksi administratif sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dia berpendapat, hal ini sekaligus menunjukkan ciri malas birokrasi dan ketiadaan komitmen antikorupsi dari PPK di institusi tingkat pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat pusat PPK adalah menteri, kepala badan, dan instansi lain yang setara.
“Di tingkat daerah PPK adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mereka telah terbukti melanggar peraturan yang telah ditetapkan,” kata Egi.(red)