Setelah ‘Ditegur’ Halangi Pejalan Kaki, Baliho Ketum HIPMI Jatim Dicopot

0
8

Surabaya Berita TKP-Com Baliho ucapan bergambar Ketua Umum (Ketum) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim Mufti Anam yang dipasang di pejalan kaki, sudut Jalan Bengawan-Jalan Raya Darmo, Surabaya, dipastikan dicopot oleh pihak HIMPI Jatim sendiri.

Baliho tersebut dicopot oleh dua orang sekitar pukul 17.07 Wib, Jumat (12/7/2019). Ternyata, pencopotan baliho dilakukan setelah Pemkot Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) melakukan komunikasi dengan HIMPI Jatim.

“Ya dilepas, tadi kita berkomunikasi dengan HIPMI dan dilepas sendiri karena dibahas pedesterian. Jadi dilepas sendiri, tapi kita dampingi,” ungkap Kepala BPB Kota Linmas Surabaya, Eddy Christijanto, Jumat (12/7/2019) malam.

Seingat Eddy, HIPMI Jatim pernah meminta izin pemasangan, tetapi surat pengajuan ini masih akan dicek ulang, meskipun HIPMI Jatim sudah mencopot baliho bergambar Mufti Anam yang juga Caleg DPR RI terpilih dari PDI Perjuangan (PDIP) itu.

“Organisasi-organisasi seperti HIPMI itu seingat saya pernah meminta izin pemasangan, cuma saya lupa suratnya. Cuma selalu saya jawab, kalau tidak boleh di pejalan kaki. Tidak boleh maku (dipaku di pohon), tidak boleh ini, tidak boleh itu,” tutur Eddy .

“Jadi, kalaupun ada izin, tapi aturanlah, maka kita tertibkan,” tegasnya.

Eddy juga menyampaikan terima kasihnya karena telah mendapat laporan dari warga yang dinilainya harus disetujui yang disetujui tersebut.

“Jadi kami juga berterima kasih, karena para anggota ikut mengontrol, memberi pertolongan dan melaporkan kepada kami. Karena saat ini, untuk menjawab perda itu memang dibutuhkan pemerintah, akademisi, masyarakat, media dan swasta. Semua harus ikut membantu,” jelasnya.

Baliho besar yang sebelumnya memutuskan pejalan kaki dan melepaskan jalur disabilitas atau tuna netra ini berisi ucapan selamat datang dari Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jawa Timur yang akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XV dan Pendidikan dan Latihan Daerah (Diklatda ) II 2019.(red)