Berdasarkan Peraturan Dinas Perdagkum, Pom Mini Berstatus Ilegal

0
47

Ponorogo Berita TKP-Com Kejadian kebakaran yang melanda SPBU dan pom mini di Ponorogo beberapa waktu yang lalu membuat Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Ponorogo memanggil perwakilan dari 22 SPBU yang beroperasi di bumi reyog. Pasalnya kedua kebakaran itu diduga disebabkan hal yang sama. Yakni mobil modifikasi yang digunakan untuk kulakan BBM, dan itu sangat berbahaya.

”Kami minta tolong pihak SPBU, melarang bagi pembeli yang bisa berpotensi menyebabkan kebakaran seperti dua kejadian kebakaran itu,” kata Kepala Dinas Perdagkum Addin Andanawarih, Senin (15/7/2019).

Bagi pembeli BBM jenis solar, yang biasanya untuk bahan bakar pengairan di sawah, Addin menyebut pembeli harus membawa surat pengantar dari kepala desa atau lurah.

”Jadi harus membawa surat pengantar dari kepala desa,” katanya.

Demi alasan keamanan, usaha pom mini merupakan perbuatan melanggar hukum atau ilegal. Karena tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan alatnya tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Perdagkum mengaku sudah menyurati sampai tiga kali kepada pemilik usaha tersebut. Pihaknya mengimbau mereka untuk beralih ke usaha lain.

”Ya ada yang mau, ada juga yang berkelit karena sudah terlanjur beli peralatannya hingga puluhan juta rupiah,” ujarnya.

Addin menegaskan jika instansinya tidak berwenang untuk menindak, pihaknya hanya berwenang memberi imbauan. Tentunya kewenangan menindak ada di aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan konsumen.

”Kami juga sudah menyurati lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kediri untuk segera melakukan penindakan,” tandasnya.(red)