Kontroversi Penghargaan untuk Tokoh Separatis Benny Wenda

0
15

Jakarta Berita TKP-Com Dewan Kota Oxford, Inggris diundang untuk memberikan penghargaan Oxford, Penghargaan Kebebasan Kota untuk Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda , pada Rabu (17/7/2019) kemarin. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keputusan itu.

Dalam Keterangan yang dilansir pada Kamis (18/7/2019), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London menyatakan pemberian penghargaan itu keliru. Menurut pemerintah Benny adalah pemisah dan pendukung penggunaan dalam mencapai tujuan politik untuk Papua Barat dari Indonesia.
“KBRI London mempertanyakan landasan penghargaan yang diklaim sebagai ‘ juru kampanye damai untuk demokrasi ‘ di tengah-tengah sejumlah bukti yang mengaitkan yang mengandung berbagai tantangan yang terjadi di Papua,” isi KBRI London.

Benny mendapatkan suaka dari pemerintah Inggris pada 2002. Sejak itu dia terus berkampanye untuk membebaskan Papua Barat dari kantornya di Oxford.

KBRI London menyayangkan pemberian penghargaan yang dianggap sebaliknya memberikan legitimasi kepada Benny Wenda dan kelompok-kelompok terpisah untuk terus meningkatkan tindakan pencegahan meningkatkan. Yang menjadi korban adalah warga sipil dan pejabat pemerintah yang terlibat keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.

Pemerintah Inggris tetap mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan memberikan penghargaan kepada Benny tidak mewakili negara.

“Pemerintah Indonesia menghargai sikap Inggris yang tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, dan mengakui bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia,” isi pernyataan.

Pemerintah mengumumkan pemberian penghargaan kepada Benny, memutuskan Dewan Kota Oxford tidak menjawab sepak terjang Benny dan kelompok separatis.

Pemerintah menyatakan sikap Dewan Kota Oxford menentang melukai perasaan rakyat Indonesia, setelah mereka mendukung gerakan Papua Merdeka dan memberikan izin pembukaan kantor Kampanye Papua Barat Gratis di Oxford pada 2013 lalu.(red)