DPRD Banyuwangi Menanggapi Penyampaian Nota Penjelasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2017

Banyuwangi, BeritaTKP.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi telah menanggapi Penyampean Nota Penjelasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017, Dalam rapat paripurna DPRD Jum’at (28/07/2017).

Rapat paripuran dipimpin wakil Ketua DPRD,Ismoko didampingi H.Joni Subagio, serta dihadiri Wakil Bupati, Yusuf Widyatmoko, Plt Setda banyuwangi, Drs. Djadjat Sudrajat,M.Si, Staf Bupati,Heru Santoso, Jajaran SKPD,Camat Dan Lurah se Banyuwangi.

Dalam pembahasan rapat paripurna adalah tentang Nota Penjelasan difisit anggaran menjadi tantangan  yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada pertengahan tahun 2017 ini  Penyusutan anggaran terjadi lantaran ,SILPA yang ditetapkan dalam APBD Induk tahun 2017 sebesar Rp.  181,0 Miliar, namun setelah  dilakukan Audited , SILPA yang tersedia hanya sebesar Rp.  82,11 Miliar, sehingga terjadi difisit sebesar Rp. 98,89 Miliar.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan, sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2017, Biaya Operasional Sekolah (BOS), harus dianggarkan sebesar Rp. 100 Miliar. Maka dengan adanya dua tantangan internal tersebut, eksekutif melakukan pemangkasan pada sejumlah program kegiatan pembangunan, usainya wakil DPRD Banyuwangi Ismoko.

Dalam Perubahan – APBD Tahun 2017,arah kebijakan Pendapatan daerah akan dilakukan melalui perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, dengan cara meningkatkan implementasi sistem informasi online, Tax Monitor dan peningkatan SDM. Usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah.

Baca Juga :  Jelang Idul Adha, Pemkot Surabaya Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban

“ Dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, agar penerimaan dari dana perimbangan dan bantuan keuangan khusus meningkat, terangnya.

Pendapatan Daerah pada Perubahan-APBD Tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 158,5 Miliar, dari anggaran sebesar Rp. 2,682 Triliun menjadi sebesar Rp. 2,851 Triliuan.

Berikutnya arah kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan-APBD Tahun 2017, yakni memangkas anggaran program kegiatan yang kurang produktif, dengan tetap menjaga pemenuhan belanja wajib,seperti gaji,operasional perkantoran,serta kegiatan yang sudah dilelang atau dikontrakan.

“ Melakukan rescheduling atau penjdwalan ulang kegiatan infrastruktur yang kurang mendesak, dan  menggeser alokasi belanja daerah menyesuaikan asumsi dasar makro ekonomi dan memfokuskan pada prioritas pembangunan daerah” ungkap Wakil Bupati Banyuwangi.

Belanja Daerah pada Perubahan-APBD Banyuwangi tahun 2017, ada peningkatan sebesar Rp. 59,6 Miliar, dari anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2,873 Triliun menjdi sebesar Rp. 2,933 Triliuan. Sedangkan untuk Penerimaan Pembiayaan daerah, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya pada Perubahan APBD Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 82,1 Miliar, atau berkuran sebesar Rp. 98,8 Miliar,dari anggaran semula sebesar Rp. 181 Miliar.(aji)

print
(Visited 32 times, 1 visits today)

Shortlink: