Pemkot Surabaya Sosialisasikan Peraturan Daerah Tentang Upaya Kesehatan

Surabaya, BeritaTKP.Com – Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan melalui kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan yang didukung dengan penelitian dan pengembangan kesehatan. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilegitimasi dalam suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah.

Maka dari itu Pemerintah Kota Surabaya, Rabu (9/8) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Upaya Kesehatan. Acara sosialisasi ini bertempat di Gedung Wanita Candra Kencana. Sosialisasi Peraturan Daerah ini dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Penyelenggara Kesehatan dan Instansi terkait di Kota Surabaya.

Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum, Maskur dalam sambutannya mengatakan “Peraturan Daerah ini merupakan prakarsa dari DPRD, didalam Perda ini terdapat 12 bab dan 50 pasal. DPRD berpijak pada Undang-Undang Dasar nomor 36 tahun 2006 tentang kesehatan. Untuk lebih jelasnya, perda ini nanti akan di kupas lagi dengan Dinas Kesehatan. Ini semata-mata untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan nantinya akan ada 10 aturan lebih yang harus dilakukan”.

Baca Juga :  Di Gondol Komplotan Maling

Nani selaku Sekertaris Dinas Kesehatan menambahkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah telah melalui proses yang sangat panjang. Ia menjelaskan bahwa lebih dari satu tahun telah diupayakan dan baru dapat diundangkan pada 15 Maret 2017. Nani juga berharap dengan diadakannya acara ini peserta Sosialisasi bisa memahami isi dan maksud yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan, berdasarkan ketentuan Pasal 254 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah. @red

print
(Visited 33 times, 1 visits today)

Shortlink: