Sidoarjo, BeritaTKP.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setidaknya mengasih arahan buat para Kepala Sekolah (Kepsek), baik itu dari Negeri maupun Swasta. Pasalnya , Karena terjadinya ada tunggakan kekurangan biaya seperti contoh yakni SPP, LKS, Ujian Semester, Daftar Ulang dan lain sebagainya. Namun semua itu hal yang sudah diduga dikategorikan penggelapan Ijazah siswa. karena tidak bisa di terkaitkan dengan adanya tunggakan atau kekurangan biaya dari Siswa.

Sudah kebanyakan yang dilakukan oleh pihak sekolahan berhubungan dengan tunggakan atau kekurangan pembayaran Siswa. Namun semua ini kebetulan terjadi dilakukan oleh SMA AL – AHMAD MOJOSANTREN kepada salah satu termasuk Siswanya sendiri yakni bernama M. AN’IM SAIFUDIN anak orang tidak mampu yang bersekolah dengan lulus pelajaran ditahun 2019/2020  kemarin, begitu adanya tunggakan kurang lebihnya sekitar Rp 6.395.000, Ijazah Jadi ditahan oleh pihak Sekolahan SMA AL – AHMAD, yang beralamatkan di Jalan Raya Mojosantren, Desa Kemasan, Kecamatan Krian – Sidoarjo, Sekolahan tersebut yakni terakreditasi C.

Karena adanya dampak penahanan Ijazah, Siswa tidak bisa melanjutkan sekolah lagi atau tidak bisa bekerja, kemudian yakni SUPARNO selaku wali murid adalah orang tidak mampu, dari wali murid Siswa yang bernama M. AN’IM SAIFUDIN mengaduhkan masalah tersebut dan  memohon bantuan kepada awak media.” Pada Hari Selasa Tanggal 04/10/2022.

Komponen bantuan operasional sekolah antara lain, BOS dari pusat, BPOPP dari pemprov, DAK dari pusat, bantuan sarpras dari pemprov, dan sumbangan tidak mengikat baik dari CSR/wali murid.

“Menurut Keterangan Agus Muttaqin selaku Ketua Ombusdman RI Jatim menjelaskan bahwa, Ijazah adalah hak mendasar siswa yang perlu diserahkan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya mengikuti pembelajaran dan ujian. Hal ini sudah ditegaskan oleh Kemendiknas.

“Dengan begitu, Dinas Pendidikan Jatim perlu memberikan klarifikasi dan memastikan duduk persoalannya, jika diperlukan berikan pembinaan maupun arahan kepada sekolah – sekolah yang masih ada penahanan ijazah tersebut. Kalau perlu, Jabatan Kepala Sekolahnya dicopot karena gagal mencari solusi pembiayaan alternatif yang kemudian terpaksa menahan ijazah”Ulasnya.

“Apalagi , Gubernur Khofifah juga telah memiliki program tistas pada jenjang sekolah SD hingga SMA, sebagaimana yang dikampenyekan saat Pilgub dulu.”Terang Agus Muttaqin.

Ombusdman berharap kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor, apabila ada siswa atau orang tua/wali murid yang masih mengalami kendala ijazah ditahan oleh pihak sekolah pinta kepala Ombudsman RI, Agus Muttaqin.”Tandasnya.(Investigasi)