Demi Biayai Istri Muda, Kades di Pesawaran Rela Korupsi Dana Desa

Bandar Lampung, BeritaTKP.com – Oknum Kades Hanau Berak, Kabupaten Pesawaran periode 2015-2022, Mirza Gulam Ahmad jadi tersangka korupsi dana desa. Uang hasil korupsi itu dipergunakan oleh Mirza untuk membiayai istri mudanya yang berada di Jakarta.

Kapolres Pesawaran, AKBP Pratomo Widodo menjelaskan modus Mirza melakukan korupsi yakni dengan cara membuat laporan belanja fiktif dana desa sebesar Rp 236 juta.

“Tersangka ini melakukan tindak pidana korupsi yakni dengan cara memfiktifkan sejumlah anggaran belanja material pembangunan di beberapa dusun. Total yang dikorupsi oleh tersangka sebanyak Rp 236 juta dari total Rp. 1,6 miliar anggaran 2021 yang bersumber dari APBN,” katanya, Selasa (29/11/2022).

Terungkapnya kasus ini setelah personel Satreskrim Polres Pesawaran melakukan penyelidikan. Di mana, dalam penyelidikan diketahui tersangka tidak pernah melibatkan aparatur desa saat menggunakan dana desa.

“Kami mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana korupsi, di mana dalam pelaksanaan tidak melibatkan sejumlah aparatur desa. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa yang bersangkutan melakukan sejumlah manipulasi data pembelanjaan baik material dan alat berat, saat ditelusuri semua itu fiktif,” ujar Pratomo.

Menurutnya, tersangka ditangkap di kediaman istri mudanya di kawasan Jakarta Utara pada Senin (21/11) kemarin. Kepada polisi, tersangka mengaku akan menggunakan uang tersebut untuk maju kembali dalam Pilkades 2022.

“Jadi berdasarkan keterangan tersangka ini bahwa uang korupsi ini untuk dipergunakan kembali dalam pemilihan kepala desa tahun 2022. Dia juga menggunakan uang tersebut untuk istri mudanya,” terangnya.

Sejumlah barang bukti diamankan dari tersangka seperti satu bundel Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2021 Desa Hanau Berak, satu bundel Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDES-P) Tahun Anggaran 2021 Desa Hanau Berak. Ada juga nota pembelian bahan material dari Toko Bangunan DELLA sebanyak 18 Lembar dan Dokumen Laporan PertanggungJawaban Dana Desa Hanau Berak Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu) Bundel.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (red)