Oknum Camat di Bandung Diduga Lakukan Pelecehan ke Pegawai, Pemkot Ambil Tindakan

ilustrasi

BANDUNG, BeritaTKP.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengambil tindakan tegas kepada salah satu oknum camat yang diduga telah melakukan perbuatan asusila dan melanggar etika disiplin. Oknum camat itu diduga telah melakukan pelecehan terhadap pegawainya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM), Adi Junjunan Mustafa, mengatakan, pelaporan kejadian oknum camat tersebut telah dikonfirmasi pertama kali oleh Inspektorat. Laporan ini pun telah sampai ke Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

“Jadi beliau (Yana) juga sudah mengetahui. Sebagai pimpinan tertinggi untuk ASN yakni pejabat pembina kepegawaian, Pak Wali Kota Bandung langsung tanggap memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pelaporan ini,” kata Adi, Jumat (23/12/22).

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa bukti di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya ditindaklanjuti dengan proses penegakan disiplin PNS.

“Dan penegakan ini sudah dilakukan oleh Pemkot Bandung. Kita lakukan sidang ad hoc, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Lalu sekarang sedang dalam proses penetapan hukuman disiplin dari Wali Kota Bandung,” kata dia.

Dia berharap, dalam waktu dekat keputusan hukuman penegakan disiplin bisa segera keluar. Namun, untuk kelancaran proses sampai dengan nanti keputusan keluar, Wali Kota Bandung meminta, oknum yang bersangkutan dibebastugaskan dari tugas jabatan.

“Berarti sejak 20 Desember sudah tidak lagi bertugas sebagai camat sebagaimana sehari-harinya dulu,” ujarnya.

Agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, Pemkot Bandung telah menetapkan pelaksana harian (Plh) camat. Adi mengatakan, hal ini sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

“Untuk pengganti camat masih dalam pembicaraan. Plh sudah ditetapkan oleh Wali Kota Bandung, yakni Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Bandung,” ucapnya.

Dengan adanya pelaksana harian, para pejabat dan pegawai masih bekerja seperti biasanya. Masyarakat tak perlu khawatir dengan pelayanan yang terhambat.

“Ini juga memang bagian dari manajemen ASN. Kita memiliki kewajiban dan larangan yang tentu bukan hanya pajangan, tapi jadi perhatian bagi kita semua untuk tetap disiplin dalam bekerja,” harapnya.

Dia mengimbau agar seluruh pejabat publik harus lebih mawas diri dalam bekerja. Sebab pelayanan hanya bisa berjalan dengan baik jika para ASN memiliki integritas moralitas.

“Para ASN Harus menjalankan fungsi keteladanan. Pak Wali Kota juga berharap, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Kami sebagai aparat yang bertugas untuk menegakkan di lapangan terus berupaya menegakkan peraturan ini secara konsisten,” ucapnya. (red)