Diduga Jalani Investasi Bodong Rp 28 M, WN asal Pakistan Ini Diperiksa Kanim Non TPI Blitar

Blitar, BeritaTKP.com – Seorang WNA asal Pakistan diperiksa oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Blitar, lantaran ada dugaan WNA tersebut menjankan investasi bodong senilai 28 miliar rupiah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Arief Yudistira mengatakan bahwa informasi mengenai dugaan investasi bodong ini berawal dari laporan Timpora atau tim pengawasan orang asing Kabupaten Blitar. Dalam informasi tersebut, disebutkan bahwa WN Pakistan atas nama MY menjalin kerjasama dengan warga Indonesia dengan nilai investasi miliaran rupiah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Arief Yudistira saat memberikan keterangan.

Dari situlah Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai informasi tersebut. Pemeriksaan lokasi usaha investasi juga dilakukan oleh petugas Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Hasilnya petugas terkejut karena nominal investasi yang mencapai 28 Miliar rupiah itu hanya berwujud sebuah ruko yang berisi sejumlah mesin jahit. Di lokasi usaha itu petugas Imigrasi Blitar juga tidak menemukan kegiatan produksi yang banyak.

MY dilaporkan masuk ke wilayah Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar pada September tahun 2022 ini. Dia menggunakan Visa Terbatas (Vitas) karena menjalankan investasi usaha di bidang garment dengan modal asing (PMA) senilai sekitar Rp 28 miliar. Masa berlaku Vitas itu selama satu tahun. Dan diketahui, dokumen perizinan usahanya lengkap.

Diketahui sejak bulan September lalu, MY menyewa beberapa ruko di kawasan Desa Slemanan, Udanawu. Namun saat dilakukan pemeriksaan petugas Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar hanya menemukan sejumlah alat jahit dan perlengkapannya yang diperkirakan hanya bernilai ratusan juta rupiah.

Melihat kondisi di lokasi usaha MY ini, Arif menduga MY melakukan tindak penipuan dengan mengajak warga Indonesia berinvestasi di tempatnya. “Sekiranya ini mengarah ke penipuan. Ke kriminalitas umum ya,” ungkapnya.

Arif mengaku, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk mendalami dugaan investasi bodong ini. Karena dugaan tindak pidana ini bukan ranah dan kewenangannya untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun hingga saat ini belum keputusan final. Karena terkait investasi ini ranah dari BKPM untuk menentukan apakah investasi ini layak atau tidak. Atau malah bisa dibatalkan. Kami baru bisa ambil tindakan kalau sudah ada rekomendasi dari BKPM. (Din/RED)