Salah Satu Kuasa Hukum Peserta Ujian Perangkat Desa Datangi Pengadilan Negeri Bojonegoro

Bojonegoro, BeritaTKP.Com – Kedatangan salah satu perserta ujian Perangkat Desa Ahmad Bagus Kurniawan berseta kuasa hukum M.Soleh mengajukan gugatan terhadap empat pihak terkait pengisian perangkat Desa. Rabu (22/11)

Bagus selaku penggugat mengatakan  bahwa yang menjadi tergugat adalah, Tim Pengisian Perangkat Desa (TPPD), Drs. Khamim selaku Ketua Koordinator Tim Pengisian Perangkat Desa, Uiversitas Negeri Semarang yang dalam hal ini selaku pembuat naskah ujian seleksi TPPD, serta Bupati Bojonegoro Cq TimTPPD tingkat Kabupaten.

“Kenapa persoalan ini karena angkat, karenakita melihat ujian seleksi ini adalah cacat hukum. Dimana seperti yang kita tulis dalam gugatan kita seharusnya yang namanya pihak ketiga atau UNNES itu hanya membuat naskah, sebagaimana surat kuasa teman-teman pengisian perangkat Desa kepada koordinator Kabupaten”, tambahnya

M.Soleh selaku kuasa hukum  menuturkan bahwa permasalahan ini muncul ketika ada perjanjian antara Khamim dengan UNNES. Sebagaimana disitu tidak hanya disebutkan tidak hanya pembuatan ujian naskah tetapi juga melakukan koreksi.

“Di dalam gugatan ini bahwa hubungan Khamim dengan UNNES ini diluar hubungan hukum yang semestiya. Yang seharusnya menurut Perda No 1 bahwa UNNES itu hanya membuat naskah, jadi Panitianya, seleksi, koreksi adalah Panitia Desa”, pungkasnya

hal ini Khamim bermain dengan melibatkan pihak UNNES untuk meloloskan orang-orang yang telah dipesan untuk diloloskan Khamim. M. Soleh  menyatakan jika dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah Khamim dan Tim UNNES.

Selanjutnya adalah Bupati Bojonegoro, Suyoto. Sebagaimana pasal 7 tugas tim Kabupaten adalah mengawasi proses, mengawasi pembentukan Tim, mengawasi kerjasama dan pengawasan.”Pada saat ada perjanjian yang dibuat antara Khamim dan Kampus UNNES ini, semestinya tingkat Kabupaten ini harus sudah mengigatkanbahwa perjanjian ini tidaklah benar. Karena tidak melaksakan kewajibannya makanya kita tuntut”,  menghimbau kepada Desa yang belum melantik Perangkat Desa untuk tidak ikut-ikutan melantik sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“Karena persoalan ini sangat sederhana, karena dalam pasal 6, pasal 7 itu sangat sederhana jelas salah antara Khamim dan UNNES”, terangnya. @yun/hum

Download Apps BeritaTKP di Hp Anda