Edan, Kepala SMPN 188 “Main Preman” Usir Wartawan

0
547
Foto kiri: Drs. Abdul Rojak, M.Pd Kepala SMPN 188 Jakarta Foto kanan: papan nama dan gedung SMPN 188 Jakarta

Jakarta, Berita TKP – Premanisme jalanan sudah diberangus, namun sekarang premanisme muncul dan merambah dunia pendidikan khususnya di SMPN 188 Jakarta yang mana Drs. ABDUL ROJAK, M.Pd Kepala SMPN 188 menggunakan jasa preman untuk bakingi sekolah dan mengusir wartawan yang melakukan tugas jurnalisme dan konfirmasi terkait materi pemberitaan.

Terkait tindakan beberapa preman yang mengusir sejumlah wartawan untuk melakukan konfirmasi terkait pemberitaan di SMPN 188 Jakarta dengan disertai ancaman, intimidasi dan pemukulan terhadap beberapa wartawan yang melakukan tugas junalisme konfirmasi kepada Kepala SMPN 188 Jakarta sudah melanggar

  1. Melanggar UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

  1. Melanggar UU No.40 Tahun Tentang Pers yang mana bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah.

“Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dlm undang-undang pers,” ulas Eko salah satu Divisi Hukum Berita TKP & Partner.

Lebih lanjut Dimas selaku Divisi Hukum Berita TKP juga menjelaskan bahwa,  dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Oleh karena itu, dengan adanya kasus pengeroyokan terhadap wartawan tersebut maka dewan pers akan mengambil langkah tegas terkait hal tersebut.

  1. Melanggar Pasal 146 KUHP mengenai penggunaan ‘kekerasan atau dengan ancaman kekerasan’
  2. Melanggar Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan tidak menyenangkan

Yang menjadi pertanyaan dan perlu dipertanyakan adalah ada apa disekolah SMPN 188 Jakarta hingga Kepala Sekolahnya menggunakan jasa preman untuk mengusir wartawan, hal tersebut perlu ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Daerah Kota Istimewa (DKI) Jakarta.@Red