Raperda Zonasi Wilayah Mendapat Persetujuan DPRD Jatim

0
183

Surabaya, BeritaTKP – Setelah melalui proses pengkajian serta menunggu beberapa bulan yang lalu juga melalui pengkajian akhirnya DPRD Provinsi Jatim memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jatim Tahun 2017-2037.

Dari pandangan kesembilan fraksi-fraksi yang hadir pada rapat paripurna kali ini, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda ini.
Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan keputusan terhadap raperda tentang RZWP3K di Gedung DPRD Jatim, Jum’at (8/12) sore. Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengatakan, diberlakukannya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan kewenangan pemprov salah satunya tentang pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penerbitan ijin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Sebelum ada UU 23 tahun 2014 ini kewenangan pemprov hanya meliputi 4-12 mil, sedangkan 0-4 mil merupakan kewenangan pemkab/pemkot,” terang Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.
Wilayah Jatim, lanjutnya, mempunyai wilayah pesisir yang sangat luas, dimana ada 22 kab/kota yang berbatasan dengan lautan dan memiliki ratusan pulau yang tersebar. Oleh karena itu, ia mengapresiasi DPRD Prov Jatim sebagai inisiator perda ini.
H.Acmad Suheri Anggota Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jatim menyampaikan,’’bahwa dengan terbentuknya Perda ini wilayah pesisir di terutama daerah pesisir bisa di manfaatkan untuk kesejahteraan dan meningkatkan ekonommi masyarakat dengan membangun sarana prasarana misal, wisata hutan mangrove, tempat pelelangan ikan ,serta kawasan wisata pantai maupun juga bisa untuk mearik investor baik dalam negri maupun luar negeri,’’ ungkap Heri. Masih kata Heri sebagai payung hukum untuk melindungi melakukan pemberdayaan Sumber Daya Alam serta pelestariannyajuga untuk kawasan industri budi daya ikan,’’ ujarnya.
Sementara itu Pakde Karwo Gubernur Jatim di hadapan awak Media mengatakan,’’ Perda ini punya nilai sangat penting bukan saja sebagai penyesuain terhadap peraturan yang lebih tinggi, tapi juga mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Pakde. Ditambahkannya, pem-bangunan bidang kelautan dan perikanan juga memerlukan sinergitas dengan provinsi yang mempunyai wilayah laut yang berbatasan secara langsung seperti Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Untuk itu, dilakukan pula penandatanganan kesepa-katan batas wilayah pengelolaan ruang laut dan RZWP3K antara Provinsi Jatim dengan Provinsi Jateng dan Bali dalam penge-lolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
Dalam upaya pengemba-ngan pembangunan wilayah pesisir DPRD Jatim berharap Pemerintah daerah Kabupaten juga ikut berupaya dan mendu-kung serta menjalankan fungsi-nya sesuai kewilayahan untuk berpartisipasi berkoordinasi terkait peberdayaan kawasan pesisir pantai baik melalui program untuk Kesejahteraan Nelayan maupun masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai.@ Nur A.