Demo Solidaritas Lawan Arogansi PT. KAI Daop 8 Surabaya

Atas: Aksi demo warga RW.5 sampai RW.10 wilayah jalan Kalasan Surabaya, Bawah: beberapa petugas PT. KAI DAOP 8 Surabaya

Surabaya, Berita TKP – Sejak pagi satu demi satu warga RW 05 hingga RW 12 wilayah Jalan Kalasan Surabaya berbondong-bondong berdatangan serta berkumpul didepan Rumah Ny. Robbani Poncowati dan Septa Ayuningtyas yang berada di Jalan Kalasan No. 16 Surabaya, dari puluhan warga tersebut berkumpul bermaksud mengadakan aksi demo Solidaritas rukun warga guna menghadapi perlawanan arogansi PT. KAI Daop 8 Surabaya.

Hal tersebut sengaja dilakukan warga RW 5 sampai RW 12 wilayah jalan Kalasan dikarenakan PT. KAI Daop 8 hendak melakukan Pengosongan Rumah Perusahaan yang berada di Jalan Kalasan No. 16 Surabaya, Kamis (28/12/2017) sekitar pukul 10.00 wib.

Dalam Aksi Demo Warga yang berlangsung damai sejak pagi, tiba – tiba datanglah beberapa petugas PT. KAI Daop 8 yang langsung membubarkan aksi demo warga. Tidak terhindarkan lagi, akhirnya bentrok antara warga dan beberapa petugas PT. KAI Daop 8, kedua belah pihak saling lempar batu dan pasir. Namun dengan kesigapan petugas Kepolisian Sektor Tambaksari, bentrokan akhirnya bisa diredam.

Ketika dikonfirmasi dilain tempat menurut Anton Hutomo Sugiarto, S.H., M.Kn selaku kuasa hukum Ny. Robbani Poncowati dan Septa Ayuningtyas mengungkapkan, Kami menolak dengan tegas permintaan PT. KAI Daop 8 yang meminta klien kami untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah di Jalan Kalasan No.16 Surabaya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), pungkas Anton Hutomo Sugiarto, S.H., M.Kn.
Perlu diketahui, Lanjut Anton Hutomo Sugiarto, S.H., M.Kn., Merujuk surat tertanggal 20 Desember 2017 perihal surat pemberitahuan pengosongan rumah perusahaan dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut;
1). Bahwa putusan perkara pidana a Quo tidak dapat dijadikan dasar pengosongan rumah Jalan Kalasan No. 16 Surabaya, Mengingat tidak ada amar putusan yang memerintahkan klien kami untuk meninggalkan rumah a Quo.
2). Bahwa pada dasarnya perkara pidana hanya menghukum perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, Selain itu putusan perkara pidana a Quo telah dijalankan seluruhnya oleh klien kami sehingga pelaksanaan eksekusi putusan telah selesai dan terlaksana sepenuhnya.
3). Bahwa terkait obyek rumah dan tanah di Jalan Kalasan No. 16 Surabaya, Klien kami telah mengajukan gugatan di pengadilan negeri surabaya dengan register perkara nomor : 950/Pdt.G/2014/PN.sby yang telah di putus pada tanggal 8 september 2015 dengan diktum putusan sebagai berikut:
– Menolak eksepsi tergugat I,II dan tergugat III
– Menolak gugatan penggugat seluruhnya
– Menyatakan gugatan penggugat dalam rekonpersi tidak dapat diterima.
4). Bahwa dalam gugatan tersebut PT.KA Daop 8 Surabaya juga mengajukan gugatan rekonpensi akan tetapi juga tidak dikabulkan oleh pengadilan negeri, Hal tersebut membawah konsekwensi yuridis bahwa PT.KAI Daop 8 Surabaya tidak dapat mengajukan pengosongan rumah Jalan Kalasan No. 16 Surabaya tanpa adanya putusan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)
5). Bahwa hingga saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PT. Kereta Api Indonesia (persero) yang berdomisili di bandung sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Kalasan No. 16 Surabaya.
6). Bahwa sertifikat hak pakai no.5/pacarkeling nama pemegang hak departemen perhubungan dengan perumka di jakarta yang saudara akui sebagai dasar kepemilikan PT.KAI Daop 8 Surabaya adalah pengakuan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum.
7). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari ahli agraria dari universitas brawijaya malang, Yakni dr. Iwan Permadi, S.H., M.H di persidangan klien kami sebagai terdakwa yang pada intinya menyatakan :

Sedangkan menurut pendapat Ahli Hukum menyatakan bahwa subyek hukum yang dapat menerima hak pakai tanpa batas waktu adalah:
– Departemen, Lembaga pemerintah non departemen dan pemerintah daerah
– Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasinal
– Badan – badan keagamaan dan sosial
Hal tersebut diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai atas tanah.

Pakar ahli hukum berpendapat bahwa badan hukum perseroan secara yuridis tidak boleh menerima hak pakai tanpa adanya batas waktu yang ditentukan karena bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai atas tanah. Oleh karena itu, Sertifikat yang demikian harusnya batal demi hukum. Sedangkan terkait yang batal demi hukum secara yuridis batal dengan sendirinya tanpa perlu adanya pembatalan dari pengadilan, ujar pakar ahli hukum.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka kami selaku kuasa hukum Ny. Robbani Poncowati dan Septa Ayuningtyas menyatakan menolak dengan tegas permintaan PT. KAI Daop 8 yang meminta klien kami untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah di Jalan Kalasan No. 16 Surabaya sebelum adanya putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

“Bila PT. KAI Daop 8 melakukan pengosongan rumah di Jalan Kalasan No.16 Surabaya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka dengan sangat terpaksa kami selaku kuasa hukum akan melakukan segala daya upaya untuk melawan, Baik secara hukum pidana maupun secara perdata, ” jelas Anton Hutomo Sugiarto, S.H., M.Kn.

Sementara itu, Ketua Rw 10 Bapak Safi’i menambah kepada wartawan BeritaTKP, penggusuran rumah yang beralamat di Jalan Kalasan No. 16 Surabaya tidak akan bisa di gusur. Sedangkan PT. KAI Daop 8 tidak punya surat – surat yang jelas, pungkas Ketua RW 10.@Red

Download Apps BeritaTKP di Hp Anda