Bangunan Liar PT Suri Mulya Permai

Sungai buatan PT SURI MULIA PERMAI dan ujung gudang diatas adalah bekas aliran sungai Apvor Simo menjadi pergudangan.

Surabaya, BeritaTKP.com, –  Berawal dari surat edaran Pemberitahuan pertama dan ke 2 dari Satpol PP Pemkot Surabaya bahwa warga Tambak Pokak yang bermukim di area kawasan Pergudangan PT Suri Mulya Permai Margomulyo 44 dikatakan mendirikan Bangunan Liar (Red; Bangli) untuk segera membongkar sendiri atau akan dibongkar oleh Satpol PP Pemkot Surabaya sampai batas yang belum bisa dipastikan oleh anggaota Satpol PP Ujar Sonaji. Dikarenakan warga tambak pokak mendirikan dibantaran kali Apur Simo. (03/01/’18)

Dari keterangan Pak RT (RT Tambak Pokak), “Jika rumah warga kami di gusur maka bagaimana tindakan Pemkot kota untuk bertindak tegas terhadap PT Suri Mulya Permai, karena diatas aliran sungai Apur Simo di jadikan pergudangan. Apakah itu bukan mbahnya Bangli.?” Sedangkan dilihat dari peta kerawangan sangat jelas bahwa di bawah gudang disebelah barat lokasi penduduk tambak pokak, dulunya adalah aliran sungai Apur Simo yang kini disulap menjadi pergudangan. Dimana letak keadilan bagi warga miskin yang berusaha bertahan hidup di tanah terlantar yang bersetatus milik Negara ini (Landerform) yang seharusnya diperuntukan kemakmuran rakyat. Apalagi bangunan rumah kami tidak berada diatas aliran sungai. Banyak penyalah gunaan fungsi tanah yang dilakukan oleh PT SMP margomulyo 44 tehadap aliran sungai yang dijadikan pergudangan. Ini sangat jelas melanggar UUPA dan Pengairan. Mengapa justru warga yang dijadikan kambing hitam atas pengusaha yang ingin mengusai tanah NKRI untuk kepentingan PT SMP. Apakah pemkot tidak melihat sejarah tanah yang sesunggunya atau pura-pura tidak tahu? Ungkap Pak RT. Kami punya data sejarah tanah di wilayah kelurahan Asemrowo sebagai acuan untuk pembelaan kami terhadap ketidak adilan terhadap hak-hak kami sebagai WNI Asli.

Kami WNI juga dilindungi oleh UU HAM no 39/1999 dan UUD ’45 bagian dari Aset Negara serta Fungsi tanah di Indonesia termasuk di Rawa Tambak Pokak tidak lepas dari UUPA no 5/1960. Pertanyaan kami, “Apakah Pemkot Surabaya berani menindak tegas terhadap gudang-gudang PT SMP membangun gudang diatas bekas aliran sungai Apur Simo yang diuruk oleh PT SMP tidak?” sedangkan gudang tersebut sudah berdiri lama sekali di tahun 1990an.” ujar Pak RT. Kami siap menunjukan bukti-bukti kuat jika semua pihak berani meneruskan sengketa tanah ini dipengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kami tunggu jawaban dari Pemkot Surabaya terutama Bu Risma.” Tutup Pak RT. -Bersambung-, (Smsl)