Kades Nglawak Diduga Monopoli Pembangunan Proyek Dana Desa

Nganjuk, BeritaTKP.Com – Pengelolahan dana desa ( DD ) dituntut untuk transparan dan terbuka itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah desa sesuai Undang – Undang keterbukaan informasi publik dan Undang – Undang desa No.6 2014.

Pengelolahan dana desa Nglawak Kec.Prambon Kab.Nganjuk tidak adanya transparansi dengan lembaga desa baik perangkat desa BPD , LPM serta tokoh masyarakat dan diduga adanya monopoli atau penguasaan pengelolahan dana desa oleh Kepal Desa.

Progam dana desa tahun 2016 dan 2017 didesa Nglawak memang sudah merealisasikan untuk pembangunan tapi sayangnya PK pembangunan serta lembaga desa tidak mengetahui berapa nilai anggaran pembangunan serta tidak tau RAP dan tidak difungsikan sesuai tufoksinya didalam pembangunan proyek dana desa.

Sejak dikucurkan dana desa pemerintah desa Nglawak tidak pernah memfungsikan PK pembangunan sebagai pelaksana dilapangan semua dicover oleh Kepala Desa mulai dari pelaksana kegiatan pembangunan serta pemegang anggaran pembangunan.

Dari penelusuran wartawan kepada PK pembangunan (Jogoboyo) menjelaskan pihaknya tidak tau soal pembangunan maupun anggaran. Semua anggaran sudah dibawa Kepala Desa dan juga masalah pelaksana pembangunan untuk lebih jelasnya coba Pean tanya sama P.Kades langsung “ Ungkapnya “ .
Awak media menemui salah satu anggota BPD menjelaskan , memang benar mas saya anggota BPD tapi
masalah anggaran maupun pelaksanaan pembangunan dana desa saya tidak tau karena saya tidak pernah dilibatkan pean tanya langsung sama P.Kades “ jawabnya “.

Apapun yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglawak ( Sukarno ) merasa sok kuasa bahwa dana desa miliknya secara tidak langsung kades Nglawak telah melanggar mekanis dan prosedur penggunaan dana desa serta melanggar peraturan yang ada apalagi didalam pengelolahan dana desa ada dugaan dikuasaioleh keluarga P.Kades.

Didalam penggunaan dana desa salah satunya anggaran pembangunan fisik telah dibentuk tim TPK yang terdiri salah satunya PK pembangunan sebagai pelaksana kegiatan dilapangan karena PK pembangunan mendapatkan honor untuk melaksanakan tugasnya , tapi PK pembangunan tidak difungsikan sesuai tufoksinya oleh kades tersebut .

Pihak terkait pengawasan selayaknya memberikan teguran serta sangsi tegas kepada kades Nglawak yang telah melanggar mekanis prosedur penggunaan dana desa yang tidak memfungsikan PK pembangunan sesuai tufoksinya serta ada indikasi dugaan kades Nglawak mencari keuntungan dari proyek dana desa untuk kepentingan sendiri . Sejak berita ini diterbitkan kades Nglawak ( P.Sukarno ) sulit ditemui oleh pihak wartawan kemungkinan banyaknya kesibukan diluar. @Hary/TRI