Awal Tahun Kejari Surabaya Tahan Dua Pengemplang Pajak

Surabaya, BeritaTKP.Com –  Direktur CV Mitra Kusuma Jaya, Zaenal Fatah dan Direktur CV Puri Merta Sari, Bambang Soemitro, Keduanya dijadikan tersangka dalam kasus pajak yang disidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Jatim).

Keduanya dijadikan tersangka dalam kasus pajak yang disidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Jatim) dan kini keduanya harus menghuni Rutan Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sebelumnya kedua tersangka tidak ditahan PPNS DJP Jatim Setelah dilimpahkan ke penuntutan pihak Kejari memandang dan perlu menahan kedua tersangka.Kasus pengemplangan pajak ini merupakan perkara yang ditangani Kejati Jatim. Kejari Surabaya hanya sebagai administrasi saja mengingat locus delicty (tempat kejadian) dan tempus delicty (waktu kejadian) berada di wilayah hukum Kejari Surabaya.

Saat pelimpahan, ada 4 orang JPU dari Kejati Jatim dan 1 orang dokter Kejati Jatim serta penyidik PPNS DJP Jatim yang melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus ini. Kedua tersangka ditahan usai dinyatakan sehat oleh dokter Kejati Jatim. Sekitar pukul 17.15 WIB, kedua pengemplang pajak ini baru digiring menuju mobil tahanan dan selanjutnya dibawa ke Rutan Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kasipidus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah yang didampingi Kasintel Kejari Surabaya, I Ketut Kasna Dedi menjelaskan “Keduanya kami tahan selama 20 hari ke depan guna mempermudah proses perkaranya,”.

Dalam kasus ini, masing-masing tersangka akan diadili dalam dua berkas perkara dan keduanya menggunakan modus menerbitkan faktur yang tidak sesuai dengan transaksi, Total keseluruhan kerugian negara sebesar Rp 20 miliar dan itu dilakukan kedua tersangka mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Januari 2016.

Dijelaskan, Tersangka Zaenal Fatah yang tinggal di Perumahan Bukit Cemara Wangi, Menganti, Gresik dan tersangka Bambang Soemitro, warga Dukuh Setro, Kota Surabaya ini akan dijerat dengan pasal 39 huruf A, jo Pasal 43 ayat (1) UU RI nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 16/2009, Ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 6 tahun penjara. @red