Cemari Lahan Pertanian, PT SIS Dituntut Ganti Rugi

Ngawi, BeritaTKP.Com  – Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ngawi turun melakukan pengecekan atas laporan tentang Limbah PT Semen Indogreen Sentosa (SIS) di Desa Grudo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi diduga telah mencemari lingkungan pertanian.

Salah satu petani yang ada di lokasi saat DLH melakukan pengecekan mengatakan, sejak adanya pabrik semen itu beroperasi hampir satu tahun ini sangat merugikan petani. Sebab, hasil dari sawahnya yang memiliki luas 1 hektar yang biasanya menghasilkan 6 ton padi berkurang menjadi 5 ton sekali panen.“Sebelumnya tanah ini subur biasa saja, sejak dialiri limbah ini tanahnya jadi keras dan kalau dipacul itu keluar minyak. Kami berharap ada ganti rugi dan meminta kepada pabrik agar limbahnya tidak dialirkan ke saluran pengairan sawah kami,” ungkapnya.

Kabid Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup DLH Ngawi Didik Soemartiyono menjelaskan bahwa Limbah ini tidak terkendali hingga berdampak pada pertanian warga. Kami akan kaji UKL/UPL nya, harusnya tidak seperti ini, Bahkan, perusahaan batching plant itu juga diduga melanggar dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Sebab, PT SIS tidak bisa menunjukkan dokumen UKL/UPL kepada petugas, dengan alasan disimpan perusahaan pusat.

Dalam hal ini juga Tim DLH menemukan sejumlah kesalahan pada IPAL perusahaan. Salah satunya ukuran resapan dan bak control yang harusnya tiga meter persegi, tetapi yang ada hanya 1,25 meter persegi, dalam hal ini Didik Soemartiyono meminta PT SIS mengubah IPAL tersebut agar sesuai standar yang ditentukan. Kata Didik, dokumen UKL/UPL bukan sekadar pra syarat yang harus dipenuhi perusahaan sebelum didirikan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) RI nomor 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, “Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana PT SIS menjalankan dokumennya. Telah memenuhi syarat sesuai standar yang diberlakukan atau belum. Banyak perusahaan yang sudah memiliki UK/UPL namun tidak dijalankan,” jelasnya.

Sementara itu Supervisi PT SIS, Mulado dikonfirmasi mengatakan, jika seluruh arsip dan dokumen terkait UKL/UPL perusahaan itu ada di kantor pusat, yakni Banaran Sragen. Dia juga berdalih, selama ini perusahaan sering telah melakukan pengecekan kadar limbah. Pengecekan dilakukan berkala tiap  dan enam bulan oleh tim K3 perusahaan. “Kami tidak bisa menunjukan dokumen karena disimpan dipusat,” kilahnya. @wulan