Saksi Kasus Korupsi PD Pasar Surya Mulai Dipanggil

Surabaya, BeritaTKP.Com  – Status perkara korupsi dana revitalisasi dan dana pinjaman BRI di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 33 miliar dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Dalam hal ini Richard Marpaung selaku Kasi Penkum Kejati Jatim mengujarkan bahwa pihaknya untuk saat ini tengah memanggil para saksi untuk di mintai keterangan terkait kasus ini dan kini pihaknya untuk saat ini belum menetapkan tersangka yang berkaitan dengan kasus korupsi korupsi dana revitalisasi dan dana pinjaman BRI di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya ini.

Diketahui Kasus kejanggalan laporan keuangan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) tahun anggaran 2016 senilai Rp 13,4 miliar kini mulai ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, hingga Pemkot Surabaya memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi agar bisa diproses lebih lanjut dan terbuka.

Persoalan ini bermula dari laporan keuangan PD Pasar Surya tahun anggaran 2016 ditemukan ada laporan pendapatan yang dianggap ganjil sebesar Rp 13,4 miliar dan setelah di telusuri ternyata uang tersebut merupakan hasil mutasi koran rekening koperasi PD pasar surya.

Dan belakangan ini iketahui bahwa uang Rp.13,4 miliar tersebut merupakan hasil pinjaman dari koperasi yang di ajukan BRI untuk pengembangunan pasar kapasan dan pasar keputeran namun sampai saat ini diketahui kini bahwa tidak ada pembangunan di dua pasar tersebut dan kalaupun ada pembangunan etrhadap dua pasar tersebut uang yang diplot adalah anggaran dari APBD, bukan dari pinjaman.

Dalam pinjaman koperasi ke BRI itu menjadikan PD Pasar Surya sebagai penjamin. Padahal, hal itu melanggar aturan Perda Nomor 6/2008.BUMD boleh jadi penjamin hanya jika mendapat persejutuan kepala daerah dan sepengetahuan Badan Pengawas.

Bahkan dalam hal ini Pemkot Surabaya memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi agar bisa diproses lebih lanjut dan terbuka, “Saya sudah mendengar masalah itu, tapi kan tak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada bukti. Saat itu Inspektorat mau masuk tapi agak susah. Akhirnya ya sudah kita bawa ke Kejaksaan. Sekarang sudah diproses,” ujar Risma beberapa waktu lalu.

Dan dalam hal ini Risma mengaku pasrah kepada Kejaksaan agar mengusut kasusnya lalu ditemui siapa yang bermain, Hasil tersebut diharapkan bisa menjadikan pengembangan PD Pasar Surya kembali sehat, risma juga menyebutkan bahwa kasus tersebut memang terjadi di tahun 2016.

Namun kasus ini baru terungkap lantaran selama ini tidak pernah ada laporan keuangan menyangkut masalah tersebut, “Saya sampaikan, padahal di sana ada Badan Pengawas juga. Tapi mereka tidak pernah membuat laporan, makanya sekarang saya minta Bawas membuat laporan ke saya setiap tiga bulan sekali,” ungkap Risma.

Ia juga menjelaskan ha ini dilakukan lantaran Pengawas merupakan wakil dari Risma atau Pemkot Surabaya yang mengontrol dan mengawasi kinerja BUMD. Karenanya, ia menyayangkan hal seperti ini bisa lolos dan menjadi kasus besar, risma juga menjelaskan bahwa mulai terendusnya masalah ini juga membuatnya tidak memperpanjang pelaksana tugas Direktur Utama PD Pasar Surya, yang saat itu dijabat oleh Bambang Parikesit.

“Saya kan bilang, saya nggak mungkin mengambil keputusan seenaknya saat ditanya tentang plt dirut diperpanjang atau tidak. Tapi saya saat itu tegas untuk di-cut saja,” ucap Risma. @red