Kepercayaan Kepala Desa Mlilir Di Salah Gunakan Perangkat Desa

Nganjuk, BeritaTKP.Com – Transparasi dalam suatu pemerintahan desa sangatlah penting untuk tercapainya prioritas program dan kegiatan pelaksanaan dana desa. Sebagai pengguna anggaran seorang Kepala Desa bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Dana Desa.

Dalam pelaksanaan ADD/DD Kepala Desa Mlilir Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk di nilai kurang memahami bagian-bagian apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pengguna anggaran.

Temuan ini berawal dari penjelasan Pelaksana Kegiatan (PK) pembangunan ke awak media Berita TKP bahwa pekerjaan PK sudah sesuai prosedur yang ada. Keterangan yang di berikan bahwa Dana Pembangunan yang dia terima sudah di potong administrasi seperti pajak dan prasasti, sehingga dana yang diterima terealisasi sepenuhnya ke pembangunan yang dia kerjakan. Bahkan pekerjaan yang dia selesaikan melebihi dari rencana anggaran yang di berikan oleh bendahara. Kalau ada sisa anggaran ya kita bagi bersama asalkan bangunan sudah selesai dan melebihi rencana yang ada.

PK tidak memahani dan berpedoman pada RAB dalam mengerjakan suatu bangunan hanya memegang RAP yang di berikan oleh bendahara.. Sebagai pelaksana kegiatan Jogotirto tidak memahami kalau di dalam RAB ada anggaran atensi proyek (AP) sebagai haknya untuk operational, prasasti dan lain-lain  dalam suatu pekerjaan Dana Desa. Pelaksana kegiatan juga menjelaskan ke awak media Berita TKP bahwa dulu pernah ada rencana dan sudah di musyawarahkan bahwa dana AP di gunakan untuk ziarah wali tapi sampai sekarang tidak ada.

Lain halnya keterangan dari Bendahara bahwa DD sudah di berikan sesuai prosedur yang ada. Saat di tanya atensi proyek PK dan Kades tidak mengetahui dan memanggil operator desa(Bayan). Dari penjelasan Bayan bahwa prasasti tidak ada dalam RAB tetapi tetap di anggarkan. Hal ini sudah termasuk menyalahi aturan yang ada kalau memang prasasti tidak ada anggaran di dalam RAB kenapa prasasti di buat. Kejadian ini terlihat jelas bahwa seorang operator desa ikut campur dalam pengelolaan Dana Desa khusunya untuk infrastruktur karena itu semua adalah tanggung jawab dan wewenang Kepala Desa bersama PK.

Dilain tempat awak media menanyakan ke pihak Sekdes tentang proses berjalannya Dana Desa dari keterangan yang di berikan untuk RAB pasti ada semua dari BPD dan PK memeggang. Kalau terkait AP tahun 2016 pernah tidak di anggarkan dengan alasan atas petunjuk dari Kecamatan tapi tahun 2017 ini di anggarkan. Begitu pula dengan prasasti sudah di anggarkan dan masih dalam proses pemesanan itu saya tahu buktinya.

Penjelasan dari beberapa perangkat desa ini kita sampaikan kepihak Kades dari penjelasannya semua sudah di laksanakan melebihi dari RAB kalau atensi proyek saya tidak tahu apa itu AP. Kalau di dalam RAB memang ada AP coba saya tanyakan dan kenapa itu tidak di sampaikan ke saya padahal mereka sudah saya percayakan. Sebenarnya mereka semua sudah saya percaya dan kalau ada masalah atau yang lain tak suruh bicara musyawarah bersam tapi kok masih gak terbuka. Atas kejadian ini Kepala Desa merasa kecewa dan di akali oleh perangkat desanya. (Hary)

Download Apps BeritaTKP di Hp Anda