Gubernur Jatim Disorot Atas Gaji Ribuan Perawat Ponkesdes Yang Nunggak

0
288

Surabaya, BeritaTKP.Com – Dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat maka, pemprov harus memperhatikan standar kesejahteraan tenaga kesehatan. Ini terutama menyangkut status kerja, jaminan sosial dan upah yang lebih layak hal ini di ujarkan oleh Koordinator BPJS Watch Jatim Jamaludin.

Dalam kasus ini BPJS Watch Jatim mendesak kepada Gubernur Jatim Soekarwo untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran gaji perawat Ponkesdes Jatim, sehingga tidak terjadi keterlambatan kembali.

Dijelaskan Jamaludin pada 1 Januari 2019, pemerintah mencanangkan tercapainya cakupan semesta seluruh penduduk menjadi peserta JKN KIS. Saat ini perkembangan kepesertaan baru mencapai 24 juta orang atau 61,4 persen total jumlah penduduk Jatim. Peranan tenaga kesehatan termasuk di dalamnya profesi perawat merupakan pilar penting garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.  “Lebih-lebih perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) ditempatkan di fasilitas kesehatan tingkat kecamatan dan desa yaitu Puskesmas, Ponkesdes dan Posyandu se-Jatim yang langsung melayani  peserta JKN KIS tingkat bawah,” jelasnya.

Di era JKN KIS ini, lanjut dia, para 3.213 perawat Ponkesdes Jatim telah memberikan sumbangsihnya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tetapi kondisi kesejahteraannya masih buruk. Selama 8 tahun bertugas melayani kesehatan masyarakat, mereka masih berstatus kontrak dengan gaji minim. “Masih banyak yang di bawah UMK,  sering terlambat bahkan ada yang dipotong. Para perawat juga belum mendapatkan jaminan kesehatan JKN KIS dan BPJS Ketenagakerjaan. Sungguh ironis. Mereka memberikan layanan kesehatan dan pekerjaannya rawan berisiko tinggi, tapi tidak diberikan JKN KIS, kalau sakit tanggungan sendiri,” ungkapnya.

Dan di perkembangannya di tahun 2018 ini, dia menjelaskan bahwa kembali berulang keterlambatan pembayaran gaji ribuan perawat Ponkesdes Jatim. Gaji yang diterima perawat Ponkesdes selama ini adalah Rp 1.450.000 yang berasal dari APBD Provinsi dan ditambah dari APBD kabupaten/kota yang jumlahnya lebih kecil. Dia mencontohkan, ada 225 orang perawat Ponkesdes Gresik setiap bulannya mendapatkan gaji dari APBD Provinsi Rp 1.450.000 dan dari APBD Gresik Rp 750.000. Sehingga per bulan, mereka hanya mendapatkan Rp 2.200.000 atau di bawah UMK Gresik yang sudah di atas Rp 3 juta.

“Kondisi buruknya kesejahteraan para perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan, dapat mengganggu  pelayanan kesehatan dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat Jawa Timur. Para tenaga kesehatan tersebut berkontribusi positif  mensukseskan program pemerintah JKN KIS Indonesia Sehat, termasuk aktif  mensosialisasikan program JKN agar menyentuh langsung warga dibawah sekaligus memperkuat promotif preventif kesehatan,” lanjutnya. @red