Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar

Blitar, BeritaTKP.Com – DPRD Kabupaten Blitar mengadakan Rapat Paripurna  Selasa 27/2  penyampaian Laporan PANSUS I terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha.  Dimana sebelumnya Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasannya dalam Rapat Paripurna pada tanggal 1 Februari 2018, kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 Fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum dihadapan Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati Blitar. Pada tanggal 5 Februari 2018 Bupati Blitar juga telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi  DPRD Kabupaten Blitar.  Kemudian Pansus I melaksanakan tugas  membahas dan mencermati materi Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.

Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren didamping Wakil Ketua DPRD I,II dan III, juga hadir Bupati Blitar, Anggota FORPIMDA Kabupaten Blitar,Kapolres Blitar, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari Blitar, Danyon 511, Sekda Kabupaten Blitar berserta para Asisten ,Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD dan Istansi Sektoral Kabupaten Blitar.

Pada kesempatan ini PANSUS I membacakan hasil kerja dan langsung menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. Adapun laporan yang telah disampaikan akan menjadi dasar keputusan DPRD Kabupaten Blitar. Sesuai dengan UU nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah disebutkan bahwa obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan menganut prinsip komersial yang meliputi Pelayanan dan Pelaksanaan. Disini Pansus I DPRD Kab.Blitar berkesimpulan dan merekomendasi , dapat disetujui bersama dan dapat dikirim ke Gubernur Jatim agar mendapatkan pembinaan dan evaluasi.

Saat diwawancarai Bupati Blitar  Drs.H.Rijanto MM dalam paripurna adalah perubahaan dan persetujuan tentang Retribusi Jasa Usaha yang dimana kondisi dilapangan ada perubahaan-perubahaan,ada tambahan obyek baru ataupun yang lama perlu evaluasi, kenaikan-kenaikan maupun ada retribusi-retribusi yang perlu dihapus. Disini ada Revisi atau perubahaan  Perda yang menyangkut  Jasa Usaha. Semua ini sudah dibahas dan langsung di Paripurnakan dan hasilnya semua setuju. Sehingga semua ini akan dikirim ke Gubernur Jatim untuk  dievaluasi  dan konsultasikan ,sehingga semua ini merupakan dasar Perbup nya,”ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sugianto saat dikonfirmasi mengatakan agenda paripurna adalah penyampaian Pansus I terhadap pembahasan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha kemudian dilakukan dengan persetujuan dari DPRD dengan Eksekutif.  setelah ditanda tangani akan dikirim Gubernur untuk evaluasi dan masukan. Dalam hal ini sambil menunggu selama 2 minggu evaluasi dari gubernur,setelah ada jawaban nanti akan dievaluasi kembali dan ditanda tangani oleh Bupati dibuatkan Perda,”ujarnya. (fm)