Dinas Kebersihan Lakukan OTT Bagi Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan

0
158

Surabaya, BeritaTKP.Com – Dalam rangka ketertiban kebersihan dan peduli lingkungan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pemkot Surabaya melaksanakan kegiatan OTT (Operasi Tangkap Tangan) pembuang sampah liar di Jalan Kapas Gading Madya, OTT ini diberlakukan bagi siapa saja yang ketahuan membuang sampah sembarangan, hal ini juga dilakukan untuk mengurangi adanya banjir di kota surabaya.

Selain itu OTT ini dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota nomor 10 Tahun 2017. Sanksi yang dikenakan kepada para pelaku berupa denda sebesar Rp 75 ribu untuk sampah yang berjumlah kurang dari setengah meter kubik, Rp 150 ribu untuk sampah yang berjumlah setengah hingga satu meterkubik, dan Rp 750 ribu untuk sampah yang jumlahnya lebih dari satu meter kubik.

“Memang kita ketahui bahwa jalan ini banyak sampah-sampah yang dibuang. Ini udah yang ke-4 kali kita OTT disini, Kalau pake Perda nomor 5 tahun 2014 kan ya berat. Masa buang sampah didenda Rp 50 juta. Makanya dibuat Perwali dan OTT-nya pake peraturan itu,” ujar Kardi, salah satu anggota DKRHT.

OTT ini sengaja diadakan untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang biasa membuang sampah di pinggir jalan, alih-alih di TPS/TPA dan tidak efektif bila DKRHT hanya menjaga kebersihan kota dengan mengambil sampah-sampah yang dibuang.

Dalam kegiatan ini salah satu pelaku yang terkena OTT mengaku membuang sampah yang berisikan ikan basi ke pinggir jalan Kapas Gading Madya. Sampah tersebut tidak sempat dibawa ke TPS karena Sukardi terburu-buru ke pasar, Sedangkan Hasanah yang juga kedapatan membuang sampah mengaku biasa membuang sampah sembari berangkat berjualan. Ia juga hanya ikut-ikutan karena mengetahui trotoar di jalan Kampas Gading Madya sudah biasa dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh warga yang melewatinya.

Namun petugas mengaku tak begitu saja percaya dengan alasan yang dilontarkan para pembuang sampah liar tersebut dan Kardi menegaskan pelaku yang tertangkap akan dikenakan sanksi sesuai peraturan walikota yang berlaku. Selain itu, KTP pelaku juga akan disita dan harus diambil sendiri oleh yang bersangkutan pada hari kerja di kantor DKRHT. Saat itu pelaku akan dimintai surat pernyataan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. “Kalau kita dapati lagi orang yang sama, nanti kita akan lanjutkan ke proses pengadilan, terus kerja sama dengan Pemkot. Disitu yang dipakai Perda nomor 5 tahun 2014,” pungkasnya. @red