DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Blitar Tahun 2017

0
28

Blitar, BeritaTKP.Com -DPRD Kabupaten Blitar mengelar Rapat Paripurna pada Senin 2/4 mendengar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Bupati Blitar dihadapan seluruh anggota dewan DPRD Kabupaten. Berdasarkan Undang-undang  No 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat 1, serta Peraturan Pemerintah Nomer 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Kemudian LKPJ tersebut disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sebelum memperoleh kesepakatan. Untuk itu segera dibentuk Panitia Khusus ( Pansus ) yang bertugas membahas LKPJ Bupati Blitar Tahun 2017.

Paripurna DPRD dihadiri Ketua dan Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Blitar,Bupati Blitar Drs.H.Rijanto,MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Sekwan, Kapolres Kota dan Kabupaten Blitar, Danyon 511, Dandim, Kajari Blitar, Ketua Pengadilan Negeri, serta Kepala OPD Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Tokoh Masyarakat.

Dalam penyampaian LKPJ Bupati Blitar Drs.H.Rijanto.MM mengatakan mekanisme dalam substansi LKPJ Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah, merupakan azas transparansi dan sekaligus evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh semua unsur pemerintah daerah. Selain itu pembangunan yang sesuai dengan wewenang dan tugas pokok masing-masing sepanjang tahun 2017. Percepatan kecukupan sarana-prasarana, sistem dan infrastruktur ekonomi yang berbasis potensi unggulan Kabupaten Blitar ( Pariwisata dan Pertanian ). Semua ini merupakan sebuah kerangka pada Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yakni Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.

Adapun juga dalam satu ini Kabupaten Blitar mendapat prestasi dapat menurunkan angka kemiskinan yang luar biasa 9,88 menjadi 9,80,hal ini berpengaruh dari 38 daerah menjadi urutan 4. Disamping itu juga ada 4 investor yang masuk berinvestasi diKabupaten Blitar dan dapat menyerap ribuan tenaga kerja.

Sementara itu, Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM usai rapat paripurna mengatakan, apa yang disampaikannya adalah menjalankan peraturan. “Setiap habis tahun anggaran, Bupati harus memberikan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan”, kata Rijanto.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, selama tahun 2017 lalu ada tren peningkatan-peningkatan. Dicontohkan Bupati, bahwa hasil audit yang dilakukan BPK, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana selama 8 tahun berturut-turut sebelumnya masih berpredikat Wajar Dengan Pengecualia (WDP),”jelas Bupati Blitar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Hery Romadhon, mengatakan, paripurna penyampaian keterangan pertanggungjawaban Bupat Blitar 2017 ini sudah sesuai dengan aturan bahwa tiga bulan setelah 2017, Bupati harus menyampaikan pertanggungjawabannya kepada DPRD. Pada penyampaian LKPJ sebanyak 38 lembar yang telah dibacakan Bupati Blitar, dijelaskan indikator maupun pencapaian kinerja dari Pemda yang merupakan implementasi dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menuju Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Setelah ini, rencanya besok akan ada rapat paripurna lagi terkait tanggapan fraksi-fraksi yang ada di DPRD untuk menyikapi apa yang telah disampaikan Bupati,” kata Hery saat ditemui usai  paripurna.

Selanjutnya, tambah Hery, segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ). Sementara pansus yang akan dibentuk bekerja selama sebulan kedepan. “Untuk hasil kinerja pansus akan memberikan rekomendasi-rekomendasi atas capaian pemerintah daerah selama setahun 2017,”ungkapnya. (fm)