Paripurna DPRD Kab.Blitar Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati Blitar 2017

Blitar, BeritaTKP.Com – DPRD kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna mendengarkan penyampaian laporan PANSUS Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2017. Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Kamis (19/4 ). Rapat Paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dan didamping Wakil Ketua DPRD.

Hadir dalam Rapat Paripurna Bupati Blitar Drs.H.Rijanto, Sekda Kabupaten Blitar Totok Subihandono, Dandim Blitar, Danyon 511, Kapolres Blitar, Forpimda Kabupaten Blitar, , Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Instansi Sektoral Kabupaten Blitar dan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Blitar. Penyampaian Laporan Pansus LKPJ yang dibacakan wakil dari Pansus Gatot Darwoto S.Pd,MM mengatakan mengakhiri tahun pelaksanaan anggaran 2017 Bupati Blitar telah menyampaikan dokumen LKPJ tahun 2017 pada Senin (02/04/2018) kepada DPRD lewat rapat paripurna Dewan.

Selanjutnya dalam menyikapi LKPJ tersebut,DPRD diamanatkan untuk melakukan pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD. Panitia Khusus ( PANSUS ) yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan keputusan. Sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Khusus ( PANSUS ) LKPJ Bupati Blitar tahun 2017 adalah Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomer 6 tahun 2018 tanggal 3 April 2018 tentang pembentukan Panitia Khusus LKPJ Bupati Blitar tahun 2017.

Dalam pembentukan Pansus LKPJ berupa catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) akhir tahun Kepala Daerah pada dasarnya merupakan Progress Report atas kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran. Subtansinya berisi tentang laporan capaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan target indikator kinerja tahunan masing-masing urusan sesuai yang ditetapkan dalam RKPD tahun yang bersangkutan.

Dengan demikian LKPJ juga menjadi bagian sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahunan dari RPJMD. Sebagaimana diamanahkan dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ ) kepala daerah setiap tahun dan masa akhir jabatan. Tahun 2017 merupakan tahun ke 2 dari periode RPJMD kabupaten Blitar tahun 2016-2021.

Tahun dimana telah selesainya konsolidasi politik pasca pilkada 2015, menuju tahun pemantapan program dan kegiatan. Sebagai tahun kedua RPJMD maka LKPJ tahun 2017 merupakan tahun pertanggungjawaban yang penting bagi pemerintah baru. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembahasan LKPJ tahun 2017 DPRD Kabupaten Blitar telah melaksanakan serangkaian kegiatan seperti Pembentukan Pansus, Diskusi dengan tenaga ahli, rapat kerja dengan Pemerintah Daerah, kunjungan kerja dan lain-lain. Dari Hasil pembahasan berupa catatan dan rekomendasi strategis DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2017.

Catatan dan Rekomendasi strategis DPRD Kabupaten Blitar atas LKPJ Bupati Blitar tahun 2017 meliputi 1. Capaian Indikator makro ekonomi dan sosial daerah, 2. Capaian Indikator kinerja Visi dan Misi Daerah, 3. Capaian Indikator kinerja keuangan daerah dan 4. Capaian indikator dari sisi 3 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum dan Aspek Daya saing daerah.

Oleh Karena itu penyusunan dan pembahasan dokumen LKPJ merupakan momen strategis bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi kebijakan internal selama satu tahun, guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang dan menjaga agar pemerintahan dalam track yang benar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Hery Romadhon MM mengatakan, ada beberapa rekomendasi dan kesimpulan dari pansus LKPJ, yang telah dikorelasikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Menurutnya, ada prestasi yang membanggakan yakni memantapkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan atau religius, kearifan lokal dan hukum.

Meski demikian, banyak juga program-program Bupati Blitar yang masih berjalan di tempat.
Sebagai contoh, Ketua Fraksi PAN ini menjelaskan, bahwa penilaian terhadap misi Bupati dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat masih sedang.

”Ini termasuk meningkatkan pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing,” kata Hery. Lebih lanjut ia menegaskan, ada penilaian terhadap misi Bupati Blitar yang tidak tercapai atau rendah, yakni dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar.

Termasuk meningkatkan tata kelola yang baik, dan meningkatkan pembangunan berbasis kawasan perdesaan. “Beberapa rekomendasi yang telah disampaikan Pansus bertujuan agar tahun-tahun berikutnya kinerja Pemkab Blitar bisa terus meningkat. Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat,” jelasnya. Sementara itu, Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, rekomendasi yang telah diberikan sangat bagus bagi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Karena hal itu menunjukkan bahwa DPRD merupakan mitra Pemerintah Daerah. Menurutnya, dalam hal pertanggungjawaban ini, DPRD menunjukkan juga ikut bertanggungjawab. “Tentu kalau kita baik, DPRD juga baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi catatan-catatan itu akan menjadi evaluasi bagi kita untuk selalu ingin menjadi lebih baik,” kata Bupati. (fm)

 

Download Apps BeritaTKP di Hp Anda