DPRD Kabupaten Mojokerto di Demo Puluhan LSM

Mojokerto, BeritaTKP.com – Tuangan aspirasi dari segenap Puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang rela melakukan aksi didepan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Senin (7/5/2018). Dengan penuh harapan Mereka meminta DPRD Kabupaten Mojokerto bertanggungjawab dengan yang menjadi fungsi kontrol.

Dengan membawa dua spanduk ukuran besar, anggota LSM meminta lembaga antirasuh menangkap dan periksa para pejabat dilingkungan Pemkab Mojokerto yang terlibat jual beli jabatan. Anggota LSM meminta agar para pejabat tersebut dicopot, dimiskinkan dan dipenjarakan.

Tak hanya itu, anggota LSM meminta KPK mengusut tuntas para koruptor di Pemkab Mojokerto sampai akar-akarnya. KPK diminta untuk menangkap dan menghukum seberat-beratnya. Dalam orasinya, anggota LSM menyebut jika Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa telah melakukan banyak korupsi.

Seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), Dana Desa (DD), proyek fisik dan sarana prasarana, jual beli jabatan serta pungutan lainnya. Terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Mojokerto, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dinilai tak berfungsi.

Begitu juga DPRD, sehingga sejumlah anggota LSM meminta DPRD bertanggungjawab karena fungsi kontrol. “DPRD harus menata kembali birokrasi. Bupati Mojokerto melakukan KKN, di desa fungsi tidak jalan. Contoh BPD tidak difungsikan dengan baik oleh camat maupun birokrat,” ungkap, koordinator aksi, Sugiantoro.

Para pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto rata-rata tidak memenuhi kualifikasi. Seperti di plt, ini salah satu modus operandi untuk memeras pejabat yang nantinya juga memeras masyarakat. Selain itu, proyek di Kabupaten Mojokerto tidak memenuhi standar.

“Aspal 1, 2 tahun hancur, pengecoran hancur, faktor lingkungan diabaikan, kehidupan rakyat terlantar dan diabaikan. Kalau pemerintah pusat tidak ambil sikap maka akan hancur karena semua fungsi kontrol diabaikan. DPRD sering ngelencer, korupsi sudah masuk di rana desa,” imbuhnya.

Menurutnya, Kabupaten Mojokerto masuk rekor karena tiga bupati masuk penjara sehingga patut diwaspadai. Sugiantoro menepis jika aksi tersebut dilakukan setelah adanya pengeledahan dan penetapan serta penahanan Bupati Mojokerto karena aksi yang sama sudah dilakukan beberapa kali.

“Kita sudah empat kali aksi tapi tidak ada hasil, contoh PJU kepala desa jelas melakukan korupsi tapi oleh jaksa dibiarkan. Mereka berkelik semua kepala desa sudah minta maaf, padahal kalau maling tetap diproses. Supermasi di Mojokerto tidak berjalan akibat penegakan hukum di Mojokerto lemah,” Ungkapnya. Utamanya Kejaksaan dan Pengadilan sehingga harus direformasi atau diganti. Berjumlah Sebanyak 12 perwakilan anggota LSM melakukan audiensi di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. @den