Tower Provider Tidak Berijin Di Segel Satpol PP, Ada Aliran Listrik Masih Beroperasi

Surabaya, BeritaTKP.Com – Pengerjaan Pemasangan Tower Provider berbagai titik di Surabaya lepas dari pantauan petugas dinas terkait padahal obyek fisik sudah di segel Satp PP Kota Surabaya dikarenakan tidak berijin namun masih aktif dan teraliri listrik sehingga bisa merugikan jiwa orang lain, Dalam hal ini Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya sebagai Instansi yang mempunyai Otoritas tentang Perijinan tidak mengambil tindakan dalam masalah ini.

Ketika Wartawan BeritaTKP Dan Wartawan OPSI mengkonfirmasikan hal ini ke Dinas tersebut Pejabat yang berwenang tidak bersedia untuk di temui setelah sedikit ngotot dan adu argument baru petugas receotionis bisa mempertemukan dengan Kasi Tata Bangunan Dedy. Namun Dedy tidak bisa memberikan jawaban yang Obyektif ,” ya mas saya tidak berani menjawab ini kewenangan Pimpinan jadi kami bisa mempertemukan sampean ini dengan Pak Kabid ,” ujarnya.

Dedy malah mengarahkan ke atasannya namun Pak Kabid masih ada rapat, bahkan dia menjanjikan akan mempertemukan dengan Kabid Tata Bangunan Rasidi dengan Media namun sampai saat ini hingga berita di tayangkan tidak ada pemberitahuan untuk pertemuan Selasa (8-5-2018). Anehnya, Para provider pun berlomba lomba memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan iming iming bonus yang membuat para konsumen pengguna kartu semakin kepincut.

Namun yang disayangkan, para provider tidak menggubris larangan atau aturan dalam pemasangan tower demi melancarkan jaringan yang telah dijanjikan kepada pengguna kartu provider yang diduga kuat tanpa menggunakan IMB dari Dinas terkait. Seperti yang tampak dibeberapa sudut jalan di area Surabaya.

Pantauan dari LSM GARAD Indonesia tower yang diduga kuat milik Provider tertentu, dengan melanggar Perda Kota Surabaya terkait Bangunan, saat di cek dengan Avometer ternyata masih teraliri arus Listrik dan berfungsi dengan normal. Di tempat terpisah Klarifikasi Pers dengan Achmad Anugrah atau yang akrab dipanggil Nano GARAD selaku pimpinan LSM GARAD Indonesia beserta timnya, mendatangi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya tampak geram.

Saat dikonfirmasi mengatakan akan hal tersebut, Nano Garad mengatakan bahwa LSM nya telah menyurati pihak Cipta Karya namun belum mendapatkan surat balasan ,”  sudah saya kirim tanggal 23 April 2018 dan menurut info dari tim investigasi kami, surat yang saya kirim diduga dikirim oleh pihak Cipta Karya kepada Perusahaan yang bersangkutan, gak tau tujuannya apa, makanya saya datang kesini bersama tim ,”  ujar Nano Garad dengan nada geram.

” Masih Nano, menurut pihak Cipta Karya tadi sudah kirim surat balasan,di sekertariatan, tapi hingga saat ini saya belum menerima sama sekali “, imbuh Nano yang masih tampak geram. Sementara itu, pihak Cipta Karya saat dikonfirmasi masih belum memberikan klarifikasinya, namun pihak Cipta Karya saat memberikan salinan surat balasan yang dikirim kepada pihak LSM GARAD.

Sesuai isi dari surat balasan yang telah dikirim dengan nomor surat 640/9682 xxx yang intinya pihak Cipta Karya telah melakukan sanksi administrasi kepada pengusaha dan meminta bantuan Satpol PP Kota Surabaya selaku instansi yang berwenang dalam melakukan penindakan penertiban , “tadi sempat saya baca salinan surat balasan untuk saya,intinya pihak Cipta Karya sudah memberikan sanksi dan bekerja sama kepada Satpol PP Kota Surabaya untuk dilakukan penindakan, tapi yang jelas, kami akan tetap melakukan pengawalan, sampai sejauh mana tindakan tersebut dilakukan,kami tidak mau ini hanya dijadikan lempar lemparan tanggung jawab antar instansi”,tutur Nano Garad.@Nur A.