Korupsi DD dan ADD Rp 296 Juta, Kades Banjarsari Dijebloskan Penjara

Mojokerto, BeritaTKP.Com – Kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (4/7).

Kepala Desa (Kades) Banjarsari nonaktif, Andi Mulyono (40). Ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Mojokerto pada November 2017 lalu. Ia diduga melakukan melakukan penyalahgunaan dana ADD dan DD tahun 2015 Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, dengan jumlah total Rp 487.501.235 juta.

“Kita telah menerima limpahan perkara tahap kedua dari penyidik Polres Kota Mojokerto, perkara dugaan tindak pidana korupsi ADD maupun DD di Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis dengan tersangka Andi Mulyono,” ujar Kasi Pidus Kejari Mojokerto, Agus Hariyono.

 “Ada dua proyek yang tidak dikerjakan, yakni pembangunan pagar desa dan pavingisasi. Untuk kerugian negara mencapai sebesar Rp 296 juta,” terangnya.

Pantaun di lokasi, Andi tiba di kantor Kejari Mojokerto, sekira pukul 10.30 WIB. Dengan dikawal ketat aparat Polresta Mojokerto, ia langsung dibawa ke ruang penyidikan yang berada di lantai dua kantor Kejari Mojokerto, di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Usai menjalani pemeriksaan, Andi yang dikawal petugas Kejari, nampak digiring keluar. Kades nonaktif itu tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan Kejari. Menurut Kasi Pidus, Andi akan dilakukan penahanan di Lapas Klas IIB Mojokerto. Itu sesuai Surat Penahanan dari Kajari Mojokerto Nomor 1461/O.5.9/Ft.1/07/2018 tanggal 4 Juli 2018.

“Tersangka akan kita lakukan penahanan selama 20 hari kedepan. Memang selama ini tidak dilakukan penahanan,” pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi penahanan kliennya, kuasa hukum Andi Mulyono mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah cepat pasca kliennya dilakukan penahanan oleh JPU Kejari Mojokerto. Pihaknya akan segera mengajukan pengalihan penahanan tersangka menjadi tahanan kota.

“Pertimbangannya karena tersangka adalah tulang punggung keluarga, jadi akan ada upaya pengajuan penangguhan penahanan,” ujarnya.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 yang diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.@red