Pemkot Blitar Serius Kendalikan Inflasi

0
139

Pemkot Blitar Serius Kendalikan InflasiBlitar, BeritaTKP.Com – Pemerintah Kota Blitar memiliki komitmen tinggi dalam pengendalian Inflasi Daerah. Selain menggelontorkan program-program pro rakyat, Komitmen itu salah satunya dibuktikan dengan menggelar rakor tingkat pimpinan (high level meeting) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Blitar di Kantor Wali Kota Blitar, Senin (23/7).

Bertindak selaku narasumber Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kediri, Nasrullah dan Kepala BPS Kota Blitar Erny Fatma Setyoharini. Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesra, anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BPS, Bulog, dan perwakilan OPD, perbankan, dan lintas sektor.

Wakil Wali Kota Blitar, Santoso menjelaskan peran penting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi daerah. Menurutnya, TPID harus bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. “Hasil dari rakor ini kita harapkan dapat menjadi input kebijakan pada rakornas TPID pada hari kamis (25/7)”, harap orang nomor dua di Kota Blitar ini.

Peran Pemerintah Daerah, jelas Wawali, menjadi semakin penting karena pada dasarnya pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Wawali menambahkan diperlukan sinergitas untuk melaksanakan roadmap pengendalian inflasi secara terstruktur dan terarah. Roadmap ini sangat penting karena diperlukan dalam rangka menyamakan tujuan, sasaran, strategi dan sinergitas kegiatan antar okpd yang selanjutnya menjadi pedoman bagi tpid kota blitar untuk mengendalikan inflasi di kota blitar.

“ Pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Jokowi sangat memperhatikan pola pergerakan inflasi. Sehingga presiden memberikan penekanan kepada para kepala daerah untuk menekan inflasi. Presiden juga selalu memantau daerah – daerah mana yang inflasinya tinggi dan inflasinya rendah. Dengan demikian, keberadaan TPID ini sangat penting dalam rangka mengendalikan inflasi daerah”, jelas Wawali.

Wawali berharap TPID harus memiliki kebijakan yang jelas dalam menekan inflasi. TPID juga harus mampu merumuskan kebijakan yang apabila ada inflasi, gejolaknya dapat diredam sehingga masyarakat tidak terlalu merasakan dampak inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan upaya menekan angka inflasi, agar masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. “Kita perlu terus mengembangkan kebijakan pengendalian inflasi dengan stabilisasi harga, pengendalian stok pangan, dan menjamin sistem distribusi komoditas berjalan dengan lancar. Peran TPID benar-benar saya harapkan untuk berfungsi secara nyata”, harapnya.

Sementara itu erny fatma Setyoharini, Kepala BPS Kota Blitar menjelaskan penyebab inflasi atau difalsi di Indonesia. Di antaranta pengaruh musimam seperti panen, dana pendidikan, dan tradisi pada hari raya. Kemudian ada pengaruah distribusi seperti bencana alam, infrastruktur, dan keamanan. “Termasuk yang sangat menentukan adalah administered price yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti tarif BBM, tariff dasar listrik, tariff air minum. Ini sangat berpengaruh”, jelasnya.

Erny juga menjelaskan strategi penghitungan inflasi di luar kota yang menjadi penghitungan Indeks Harga Konsumen seperti yang terjadi di Kota Blitar. Strateginya bisa menggunakan diagram timbang dan paket komiditas berdasarkan Survey Biaya Hidup pada sister city. Selain faktor letak geografis, pemilihan kota rujukan dilakukan berdasarkan kemiripan pola konsumsi yan tercermin dari diagam timbang kota rujukan.

Faktor resiko inflasi dalam beberapa bulan ke depan disampaikan Nasrullah dari Bank Indonesia Kediri. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diantisipasi misalnya tradisi penyelenggaraan hajatan pada bulan tertentu. Kemudian ada lagi momentum lebaran Idul Adha. (hms/fm )