DPRD KABUPATEN BLITAR TETAPKAN 5 PERDA

DPRD KABUPATEN BLITAR TETAPKAN 5 PERDABlitar, BeritaTKP.Com – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Senin 16/7 mendengarkan penyampaian laporan BANGGAR terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2017  dan persetujuan  Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. Adapun juga penyampaian persetujuan dan penetapan Ranperda tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyelenggaraan Jalan Daerah. Begitu juga Laporan Pansus II dan III persetujuan dan penetapan peraturan daerah tentang ijin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Ranperda Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menjadi Perda Kabupaten Blitar

Rapat Paripurna  yang di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dan didamping Wakil Ketua DPRD . Hadir dalam Rapat Paripurna Bupati Blitar Drs.H.Rijanto, Wabup Marhenis, Sekda Kabupaten Blitar Totok Subihandono, Dandim Blitar, Danyon 511, Kapolres Blitar, Forpimda Kabupaten Blitar, , Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Instansi Sektoral Kabupaten Blitar dan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Blitar.

Dengan selesainya beberapa rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) oleh DPRD Kabupaten Blitar, dari sekian banyaknya Ranperda yang telah dibahas akhirnya DPRD Kabupaten Blitar menetapkan 5 Perda dalam rapat Paripurna Senin 16/7.

Saat dikonfirmasi Ketua DPRD Kabupaten Blitar  Suwito Saren Satoto mengatakan sebelum penetapan 5 perda,diawali penyampaian laporan Banggar terhadap hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. “ Selanjutnya dilakukan penetapan Ranperda  tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2017 menjadi Perda,” kata Suwito.

Lanjut Suwito pada Rapat Paripurna tersebut juga diikuti penetapan Perda tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin,Penyelenggara Jalan Daerah,Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, juga Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Dimana penetapan 5 Perda tersebut ditandai dengan penandatanganan antara Bupati Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. Berharap dengan ditetapkan Perda akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Selain agenda penetapan 5 Perda, Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019.

Bupati Blitar Drs H. Rijanto MM saat dikonfirmasi mengharap dengan ditetapkannya 5 Perda ini program kerja dan kebijakaan Pemkab Blitar mendapat kekuatan hukum untuk bisa melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang selama ini belum tuntas. @/frins

Download Apps BeritaTKP di Hp Anda