Pengseketaan Lahan, Layangkan Gugatan

Pengseketaan Lahan, Layangkan GugatanSurabaya, BeritaTKP.Com – Sengketa lahan karyawan TVRI akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sebanyak 147 mantan karyawan ini mengajukan gugatan perdata, Kamis (9/8/2018). Mereka ini menggugat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Surabaya terkait lahan yang ada di Dukuh Pakis Surabaya.

Beberapa item bukti seperti SK terkait pewarkahan tanah pada karyawan, kemudian beberapa aturan tertulis tentang warkah tanah. “Kami juga menyertakan bukti lain seperti adanya SK Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta SK dari BPN dan Gubernur Jatim,” jelas Yusuf Subiantoro selaku penanggung jawab sekaligus perwakilan eks karyawan TVRI yang menggugat.

Perkara ini terkait lahan sengketa seluas 114.529 m2 yang bukan aset negara alias non APBN. Lahan kosong itu di Dukuh Pakis I dan Dukuh Pakis II. Ketua Panitia Pengurusan Perumahan TVRI yang juga mantan karyawan TVRI Surabaya, Hanny Purba menuturkan kronologis perkara tersebut.

Pada saat Kepala TVRI Stasiun Surabaya dijabat oleh Drs.Saadullah pada 1979 – 1983, untuk memenuhi kebutuhan para karyawan tentang perumahan, maka Saadullah merencanakan membeli tanah yang lokasinya di Dukuh Pakis, Surabaya. Sumber dana diambilkan dari sisa perolehan iklan niaga pada periode 1979 dan 1980 (24 bulan) dari 147 karyawan dengan perincian tiap bulannya Rp 135.000 (uang insentif) dan Rp 40.000 (uang lelah). Dana karyawan itu digunakan untuk membeli tanah seluas 114.529 m2. “Jadi istilahnya uang komisi itu tak kami ambil, melainkan dibelikan lahan itu. Jadi jelas lahan itu bukan dari dana APBN,” jelasnya.

Baca Juga :  Banyuwangi Buka Pelayanan Kesehatan untuk Hewan Kurban

Dia tetap bersih koko atas bukti tanah akta Notaris Sindhunata SH dibuat pada 1981, 1982, 1983, dan 1984 untuk lokasi di Dukuh Pakis I sedangkan akta Notaris Sugijanto SH yang dibuat pada 1980 untuk lokasi di Dukuh Pakis II. “Proses terhenti karena pak Saadullah tak lagi menjabat sebagai Kepala Stasiun TVRI Surabaya sekitar 1984.

Karena pergantian kepala TVRI Stasiun Surabaya pada 1984, lanjut Hanny, proses permohonan sertifikat atas nama masing-masing karyawan ke Badan Pertanahan Nasional menjadi tertunda. Hanny dan 147 mantan karyawan TVRI yang terlibat berharap, tanah diserahkan kembali ke karyawan sesuai dengan historis kepemilikan yang dibeli dengan uang jasa iklan niaga tadi. “Tanah itu jadi terlantar sekira 34 tahun dan seolah-olah ada kejahatan dengan menunggu pensiun para karyawan tersebut.

Ditegaskannya, tanah yang diperuntukan untuk rumah dinas karyawan dibeli dengan uang hasil iklan yang merupakan uang negara. Dahulu memang bisa mengelola sendiri walau hasil iklan, tetapi tetap dianggap uang negara. Kami saat itu masih di bawah Departemen Penerangan. Jadi otomatis semuanya di bawah aturan keuangan negara, kami mendapat uang iklan itu menggunakan peralatan negara @/ay

print

Shortlink: