Wali Kota Malang Divonis 2 Tahun Penjara

Surabaya BeritaTKP-Com Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (10/8/2018) akhirnya menyatakan dalam pertimbangannya, sepakat dan menerima dakwaan JPU KPK kepada terdakwa Wali Kota Malang Anton terkait kasus tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD Kota Malang 2015.

Disamping itu Majelis Hakim juga menolak seluruh pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa,  Haris Fajar Kustaryo,SH. dkk. yang menyatakan bahwa dakwaan JPU KPK tersebut tidak bisa dibuktikan.

Persidangan berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya tersebut, dipimpin Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti bersama 2 anggota selaku Hakim Ad Hock yaitu Dr. Lufsiana dan Sanghadi.

Sebagai Panitera Pengganti adalah Wahyu Wibawati dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri tim JPU KPK  yang dipimpin oleh Arif Suhermanto, SH., dkk.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018 terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan suap kepada DPRD Kota Malang.

Suap tersebut dilakukan melalui Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD Kota Malang) dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang 2015.

Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam  dakwaan pertama pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Moch Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menghukum terdakwa Moch. Anton dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 200 juta.  Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Menghukum pula terdakwa dengan mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Murti.

Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Anton tersebut lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan selama 4 tahun.

Baca Juga :  Berto Di Sikka Habisi Korban Dengan Batu Hingga Tewas

Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Anton menyatakan menerima segala putusan Majelis Hakim, sementara JPU KPK menyatakan masih pikir-pikir.

Saat ditanya lebih lanjut terkait keterlibatan Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang, yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov. Jatim, dan Teddy Sujadi Soeumama, JPU KPK Arif mengatakan bahwa perkara ini masih bergulir.

“Keterangan dan kesaksian Cipto Wiyono masih kita butuhkan dalam perkara 18 anggota DPRD Kota Malang. Perkara ini masih bergulir,” ujar JPU KPK Arif.

Sementara itu ditempat terpisah,  Fajar Kustaryo, SH. selaku Penasehat Hukum terdakwa Anton mengatakan bahwasanya sikap terdakwa adalah  gentlemen. Anton menerima hukuman atas keteledorannya melakukan pengawasan kepada anak buahnya. Sehingga dirinya selaku Penasehat Hukum terdakwa tak dapat berbuat banyak karena keputusan mutlak ada ditangan terdakwa.

“Klien kami bersifat gentlemen. Dengan lapang dada menerima putusan Majelis Hakim dan mengakui kesalahannya yang telah teledor melakukan pengawasan kepada anak buahnya,” kata Haris.

Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menerangkan kronologis kejadian terkait kasus korupsi pemberian suap anggota DPRD Kota Malang itu.

Majelis Hakim menyatakan, pada 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas PPAS dalam P-APBD Tahun Anggaran 2015.

Pada 6 Juli 2015, bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang, terdakwa Wali Kota Anton mengadakan pertemuan bersama Arif  Wicaksono dan Suprapto serta 17 anggota DPRD Kota Malang yang juga dihadiri oleh Sutiaji (Wakil Ketua DPRD) yang akhirnya walkout, Cipto Wiyono (Sekda Kota) dan Jarot Edy Sulistiyono.

Pada pertemuan tersebut, Arif Wicaksono meminta terdakwa Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 dengan istilah Uang Pokir kepada anggota DPRD Kota Malang.

Baca Juga :  Polisi Bongkar Porstitusi Online Tawarkan Gadis 15 Tahun

Uang Pokir tesebut harus diberikan agar pembahasan berjalan lancar dan secepatnya mendapat persetujuan para anggota DPRD Kota Malang.

Atas permintaan Ketua DPRD Kota Malang tersebut, terdakwa Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan Uang Pokir yang dimaksud.

Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna selaku Kabid PUPPR Kota Malang menemui dirinya.

Selanjutnya Cipto Wiyono memerintahkan Tedy agar mengumpulkan uang dari para rekanan/kontraktor pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta.

Baru pada 13 Juli 2015, uang Rp 700 juta baru terkumpul oleh Tedy yang selanjutnya menyerahkan Uang Pokir tersebut kepada Jarot di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang. Kemudian Jarot melaporkannya kepada Cipto Wiyono.

Masih di 13 Juli 2015, terdakwa Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada 14 Juli 2015 guna mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam waktu sesingkatnya. Karena Wali Kota kuatir pihak DPRD Kota Malang berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD tersebut.

Masih ditanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya Uang Pokir yang dimintanya untuk diberikan kepada anggota DPRD Kota Malang.

Dalam kesempatan itu juga Cipto Wiyono menyampaikan bahwa Uang Pokir tersebut sudah siap. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Arief menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi Uang Pokir untuk DPRD Kota Malang.

Selanjutnya Cipto Wiyono menyampaikan kepada Arief bahwa uang akan diserahkan oleh Jarot sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama.

Jarot selanjutnya menghubungi Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan Uang Pokir sebesar Rp 700 juta tersebut. Kemudian Arif memberitahu agar Uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang.

Arif juga meminta agar uang tersebut terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta. Dan untuk anggota Dewan Kota Malang sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri.

Baca Juga :  Implikasi Hukum Penerapan Scientific Marine Accident Investigation

Sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang dibungkus dalam kardus kepada Arif di rumah dinasnya. Setelah berhasil menjalankan tugas, selanjutnya Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Wali Kota Malang Anton.

Selanjutnya pada hari itu juga Arief , Ketua DPRD Kota Malang mengambil jatah untuk dirinya uang sebesar Rp 100 juta. Sedangkan uang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus.

Kemudian Arief menghubungi Suprapto. Setelah Suprapto datang, Arif meminta agar Suprapto menghubungi para Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi serta Ketua Komisi DPRD Kota Malang untuk datang ke rumah dinasnya.

Setelah dihubungi, datanglah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP–Nasdem),  Ya’qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura–PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).

Selanjutnya, Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD masing-masing sebesar Rp 15 juta dan untuk masing-masing anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 12.500.000.

Selanjutnya pada 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar. Adapun hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan hasil rapat tersebut dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188/4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD TA 2015 menjadi Perda Kota Malang tentang P-APBD TA 2015.

Kemudian selanjutnya diterbitkankanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.(Red)

print

Shortlink: