Acara Exclusive Diklat Nasional Advokat & Paralegal  

Buruan Segera Daftarkan Diklat Nasional Hanya 100 Perserta

Surabaya Berita TKP-Com Dalam pemahaman KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana masyarakat Indonesia pada umumnya berkesimpulan bahwa hukum adalah tugas utama dari aparat maupun Pengacara dan Advokat sehingga animo belajar tentang ilmu hukum jarang digapai serta tidak tertanam secara merata dan akurasi apa makna dan tujuan masyarakat berpaham hukum pidana maupun perdata.

Mengingat bahwa, Negara Indonesia adalah Negara hukum maka patutlah jika segenap masyarakat Indonesia memahami makna dan tujuan Hukum tersebut, bilamana Negara dan bangsa menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku pastilah ada keseimbangan dalam implementasi mewujudkan kerukunan Negara secara utuh tidak terpecah bela.

Dalam mengenalkan makna dan tujuan hukum pidana dan hukum perdata, LEMBAKUM Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berkantor pusat di  Kompleks Bappenas A128 Sawangan-Depok-Jabar, mengajak secara tulus pada segenap masyarakat Indonesia berpaham hukum dan berpayung hukum dengan teregistrasi secara resmi pada Menkumham Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terselenggara secara reguler acara Diklat Nasional Advokat & Paralegal dengan notabene Standart, VIP, Executive, dan Exclusive menjadi magnet tertentu khususnya bagi otonom yang ada di Indonesia hingga Benua Asia.

Sesuai Pasal 13 dan pasal 14 Permenkumham Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, Adapun tugas pokok fungsi paralegal diantaranya:

  1. Memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada masyarakatuntuk mengorganisir drinya dalam menghadapi permasalahan-permasaalahan mereka untuk membentuk organisasi mereka sendiri.
  2. Melakukan analisa sosial untuk membantu paralegal dan masyarakat agar memahami sifat struktural dari perkara, sehingga dapat menemukan bagaimana jalan pemecahan terhadap persoalan-persoalan.
  3. Membimbing, melakukan mediasi (perantara), yaitu memberikan bimbingan dan nasehat hukum serta melakukan mediasi dalam perselisihan yang timbul diantara anggota mesyarakat.
  4. Jaringan kerja, yaitu menjalin hubungan kerja dengan organisasi-organisasi dan keompok lain serta individu-individu (wartawan, penelliti, dll) guna mendapatkan dukungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi mesyarakat.
  5. Advokasi, yaitu melakukan advokasi dengan mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kepermukaan, sehingga diperhatikan oleh para pembuat keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan mereka serta advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan, hingga tingkat kabupaten.
  6. Mendidik dan melakukan penyadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, memberikan informasi tentang hukum-hukum yang dapat mellindungi mereka, memberikan informasi mengenai program pengembangan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah dan bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam melaksankan program-program tersebut.
  7. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementrian, lembaga pemerintah, non-kementrian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,atau pemerintah desa, dan atau bekerjasama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Adapun persyaratan untuk menjadi Paralegal berdasarkan Permenkumham No.1 Tahun 2018 diantaranya:

  1. WNI Warga Negara Indonesia.
  2. Minimal usia 18 tahun dan setara lulusan SMA.
  3. Memiliki pengetahuan Advokasi masyarakat.
  4. Wajib mengikuti pelatihan Diklat Nasional Paralegal pada organisasi Bantuan Hukum.
  5. Peserta berhak memperoleh sertifikat Advokat dan Paralegal yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
  6. Sertifikat ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara pelatihan Paralegal.
  7. Mendapatkan kartu identitas atau KTA pemberi bantuan hukum, (berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang).
  8. Pemberi bantuan hukum mendaftarkan Paralegasl sebagai pelaksana bantuan hukum kepada BPHN melalui sistem informasi database Bantuan Hukum.
  9. Paralegal dalam pemberian pelayanan hukum dilakukan dibawah koordinasi pemberi bantuan hukum.

Dalam menunjang pelaksanaan program dan sosialisasi hukum, LEMBAKUM Indonesia pada bulan Desember 2018 tepatnya Tanggal 14-15-16-17 akan terselenggara Acara Exclusive Diklat Nasional Advokat& Paralegal secara berkelanjutan selama tiga hari empat malam berlokasi dihotel Sahid Jl.Sumatera no.1-15 Surabaya-Jatim. Segenap masyarakat Indonesia dengan melengkapi persyaratan secara spesifik berhak mengikuti Diklat Nasioanal tersebut setelah menyelesaikan administrasi Rp. 5.000.000 ,- pendaftaran acara Exclusive Diklat Nasional Advokat & Paralegal dibuka pada tanggal 13 November 2018.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut Masyarakat bisa menghubungi kantor Lembakum skretariat Jatim di jl.Sawentar No.2A Surabaya-Jatim, atau hubungi Panitia Acara Exclusive Diklat Nasional Advokat & Paralegal sebagai berikut:

Dewi              :  +62 813 3111 2747

Firmansyah :  +62 811 306 986

Djatmiko     :  +62 812 3381 0086

Anindita     :  +62 815 4137 6875