Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sesi IV

0
67

Berita TKP-Com Sahabat Lembakum Indonesia, bertemu lagi di pembahasan SESI KE IV SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA sejarah dan pandangan Para filosof sehingga melahirkan Pandangan hukum menjadi empat:

1. Hukum Abadi
2. “Hukum Alam
3. “Hukum Positif
4. “Hukum Tuhan
===================
Melanjutkan sejarah Pada tahun 106 – 42 S.M. Terdapat Filosof bernama CICERO, seorang Orator dan Advokat. Ia pemikir tentang NEGARA (De Republica) dan HUKUM (De Legibus)

Pandangan :

✓Hukum yang baik, ialah Hukum Positif yang harus berdasarkan atas Dalil atau Asas-asas Hukum Alam Kodrat (rasio murni). Jika tidak demikian, maka Hukum Positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hukum adalah satu-satunya ikatan dalam Negara. Keadilan itu hanya dapat dicari semata-mata untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi, hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya”.

Sebelum tahun 65 S.M. Terdapat Filosof bernama SENECA (Guru Caesar Nero). Ia Meninggal pada tahun 65 S.M. System pemerintahannya: “DEVIDE et IMPERA”. Menggunakan Tipu Muslihat untuk kepentingan Negara. Awal kejatuhan kerajaan Romawi. Setelah bangsa-bangsa menyadarinya akan Tipu Muslihat Kerajaan Romawi, maka banyak di antara bangsa-bangsa tersebut melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Romawi, dan akhirnya tumbanglah Kerajaan Romawi memasuki abad pertengahan. Zaman pertengahan.

Pada Abad Pertengahan / Zaman Pertengahan. Terdapat Para filosof:

1. Filsuf AGUSTINUS(tahun 354 – 430 M) penganut mazhab “TEOKRASI”. Pandangannya: “Memisahkan hubungan gereja dengan negara”;

2. Filsuf JOHN SALIBURY. Pada pertengahan abad ke-12. Pandangannya melahirkan dua aliran: “Aliran REALISME”. Pandangannya: “Kebenaran yang tertinggi, yang tidak dapat di ganggu-gugat oleh kebenaran khusus yang baru” dan “Aliran NOMINALISME”. Pandangan-nya: “Barang-barang yang umum itu tidak mempunyai kebenaran tertinggi, hanya barang-barang yang khusus sajalah, yang telah ditarik dari barang-barang yang umum dengan jalan pikiran yang logis, yang merupakan kebenaran tertinggi; jadi barang-barang khusus yang baru itu sungguh sungguh dapat menggannggu dan mempengaruhi, bahkan dapat mengubah barang-barang yang umum”;

3. Filsuf THOMAS AQUINAS(tahun 1225 – 1274. M) mempersatukan hubungan gereja dengan Negara. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya

4. Filsuf DANTE (tahun 1265 – 1321) Pandangannya: “Untuk mencapai kedamaian dunia, maka harus dibentuk kerajaann dunia. Negara dan gereja harus hidup berdampingan, tetapi dengan dasarnya masing-masing demi menciptakan dan memelihara serta mempertahankan perdamaian dunia. Karena selama ini di dunia ada dua(2) kekuasaan, maka selama itu pula timbul perselisihan. Perselisihan tersebut hanya akan dapat diselesaikan oleh pihak ketiga(Ke-3) yang kekuasaannya lebih tinggi dari dua(2) kekuasaan tersebut. Maka diperlukan kerajaan dunia yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat mengatur semuanya yang dapat memelihara kerjasama antara Negara dan gereja serta bangsa-bangsa di dunia”;

5. Filsuf MARSILIUS (tahun 1270 – 1340) dan rekannya 6. Filsuf WILLIAM OCCAM (tahun 1280 – 1317) Mereka Para Penganut aliran filsafat “NOMINALIS”. Pemikir Negara dan Hukum. Pandangannya: “Perjanjian Penundukan diri dari Rakyat kepada Para Pimpinan untuk berkuasa atas diri Rakyat(mereka) Factum Subjection. Pandangan lainnya: “Kekuasaan Negara yang tertinggi ada pada rakyat, kedaulatan ada ditangan rakyat. Rakyatlah yang berhak membuat aturan hukum dan undang undang. Karena rakyat yang berdaulat dan raja yang melaksanakan kedaulatan rakyatnya (Factum Subjection yang bersifat Concensio”. Pandangan lainnya: ialah bahwa “Ada pemisahan hubungan antara Negara dengan gereja. Negara berkedudukan lebih tinggi dari gereja, dikarenakan adanya Perjanjian di antara orang-orang yang telah membentuk Negara”.

Pandangan Membagi hukum menjadi empat:

1. Hukum Abadi atau “Lex Aeterna”(hukum dari keseluruhannya berakar dalam jiwa Tuhan);

2. “Hukum Alam” (manusia adalah sebagai makhluk yang berfikir, maka merupakan bagian dari Tuhan);

3. “Hukum Positif”(hukum merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian);

4. “Hukum Tuhan”(hukum mengisi kekurangan-kekurangan pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam baka, dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah. Wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab). Pandangannya: “Keadilan ialah kemauan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Disamping itu orang harus juga mengusahakan kepatutan yang tertulis dapat dianggap sebagai hukum dan keadilan, dan yang mendapatkan kekuasaannya dari hukum alam”

kita lanjutkan di sesi :

KEWARGANEGARAAN
HUKUM EROPA KONTINENTAL Vs HUKUM ANGLO SAXON
ASAS KEWARGANEGARAAN

HUKUM PIDANA BELANDA

LEMBAKUM INDONESIA
Foundation of Justice⚖