Demi Tiket Pesawat Murah, Perang Insentif ke Maskapai

Jakarta Berita TKP-Com  Harga tiket pesawat yang belakangan dikeluhkan masyarakat karena mahal membuat pemerintah harus ‘putar otak’. Berbagai kebijakan pun ditelurkan demi menurunkan tarif. Terakhir, pemerintah menjanjikan berbagai insentif fiskal guna membantu efisiensi biaya operasional maskapai.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengatakan insentif fiskal terhadap maskapai akan diberikan terhadap tiga biaya maskapai. Pertama, jasa sewa, perawatan dan perbaikan pesawat udara. Kedua, jasa sewa pesawat udara dari daerah luar pabean. Ketiga, biaya impor dan penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya.

Meski tidak secara gamblang, ia bilang insentif fiskal itu akan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi kalau penyerahan jasa pasti terkait dengan PPN. Kalau terkait impor dan penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya, terkait impor tentu ada PPN impornya,” ujarnya Kamis (20/6/2019).

Ia menuturkan pemberian insentif tersebut dalam tahap finalisasi dan ditargetkan selesai dalam beberapa minggu ke depan. Dalam hal ini, pemerintah tidak menyusun aturan baru, tetapi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ada.

“Ini tidak harus kami respons sendiri, kami optimalkan insentif yang sudah ada, kami kaji dulu karena ini harus hati-hati betul memberikan insentif fiskal,” katanya.

Dengan sejumlah insentif fiskal tersebut, pemerintah berharap biaya operasional maskapai. Sebagai imbalan, pemerintah meminta maskapai LCC sehingga bisa menyediakan tarif murah kepada penumpang meski terbatas.

Jika pemerintah bisa menekan pajak tersebut hingga kisaran 10 persen, menurut prediksi, maka tarif tiket bisa berkurang hingga 20 persen. Perhitungan tersebut masuk akal, lantaran catatan pemerintah yang disampaikan Susiwijono menyebut biaya sewa pesawat berkontribusi sebesar 20 persen-24 persen kepada harga tiket dan biaya perawatan suku cadang sebesar 16 persen-20 persen.

Namun, jika ingin disebut sebagai insentif, pajak tersebut seharusnya bisa diturunkan mencapai 5 persen-6 persen. Selanjutnya, pemerintah bisa melakukan evaluasi seiring perbaikan dalam keuangan maskapai sendiri.

Ia menilai pemberian insentif tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan. Beberapa maskapai di Asia Tenggara juga memberlakukan hal yang sama kepada industri penerbangannya, misalnya di Thailand dan Malaysia. Namun, ia tidak merinci bentuk insentif tersebut.

Insentif ini diperlukan lantaran Indonesia tidak memproduksi pesawat dan onderdilnya secara mandiri. Lain cerita, dengan industri maskapai di negara maju, di mana mereka bisa menghasilkan komponen pesawat sendiri atau impor dari negara tetangga yang relatif dekat sehingga biaya impornya tidak terlalu tinggi.Sebelumnya, pemerintah telah meminta maskapai menurunkan tarif tiket pesawat berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC) untuk rute dan jam penerbangan tertentu sesuai dengan usulan dari maskapai penerbangan. Usulan akan diberikan pada pekan depan untuk selanjutnya ditinjau kembali oleh pemerintah.

Selain meminta maskapai untuk menurunkan harga tiket pesawat LCC, pemerintah menyatakan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) industri penerbangan sepakat untuk menurunkan komponen biaya operasional yang masih memiliki peluang untuk dipangkas. Stakeholder itu meliputi pihak maskapai sendiri, pengelola bandar udara (bandara), dan PT Pertamina (Persero) sebagai penyedian avtur pesawat.(red)