Ibu Sri Mulyani Mulai Waspada Dengan Masalah Ekonomi

Jakarta Berita-TKP.Com Sri Mulyani mengakui tantangan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini terasa berat dibanding tahun sebelumnya. Karena terlihatnya pertumbuhan ekspor dan impor mulai jatuh.

Pelemahan sejumlah indikator di dalam negeri tak terlepas dari gejolak ekonomi global. Terutama, sejak bank sentral AS, The Fed, mengetatkan kebijakan moneternya dengan mengerek suku bunga acuan. Hal itu kemudian direspons Bank Indonesia (BI).

Akibat itu pertumbuhan kredit pada enam bulan pertama tahun ini agak tertahan, meskipun masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit perbankan pada semester I meningkat 9,92% secara tahunan atau melambat dibanding tahun lalu, yakni 10,75%.

Belum lagi, persoalan perang dagang antara AS dan China yang membuat kinerja ekspor Indonesia kian tidak maksimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa total ekspor pada semester I 2019 di angka US$80,32 miliar atau terjun 8,57% dibanding tahun lalu, yakni US$87,86%

Sementara itu, kinerja impor juga melorot 7,63% di waktu bersamaan. Itu pun, lanjut dia, karena aktivitas ekspor di negara lain juga lesu. “Ini makanya di dalam enam bulan pertama, kami masih melihat momentum. Tetapi kami juga harus mulai waspada,” ujar Sri Mulyani, Kamis (25/7/2019).

Pelemahan ekonomi, sambung dia, juga tercermin di dalam komponen penerimaan pajak. Hingga semester I tahun ini, pemerintah mencatat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar Rp123,97 triliun atau tumbuh 3,4% dibanding tahun sebelumnya. Padahal, pertumbuhan PPh badan di tahun lalu menyentuh 23,8%.

Menurut dia, PPh badan dihitung dari basis keuntungan perusahaan. Jika setoran pajaknya menurun, artinya laba dunia usaha tengah seret.

Company (perusahaan) ini setoran pajaknya berdasarkan proyeksi keuntungan, tapi beberapa orang mengatakan kepada saya, ‘bu, tahun ini lebih berat‘. Dan itu terlihat across the board,” tambahntya

Memang, di satu sisi, indikator kesejahteraan, seperti tingkat kemiskinan turun dari 9,82% pada tahun lalu menjadi 9,41%. Ketimpangan juga menyempit. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga menilai akselerasi pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya.

Presiden Joko Widodo, seperti disampaikan Sri Mulyani kerap memintanya untuk mendesain postur belanja di dalam APBN yang bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Jangan heran jika tahun ini pemerintah fokus mengalokasikan anggaran, seperti bantuan sosial.

Di tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp97,06 triliun atau tumbuh 25,63% dari tahun lalu, yakni Rp77,26 triliun.

“Hingga pertengahan tahun, growth (pertumbuhan) masih menunjukkan momentum positif, meski semuanya terlihat melemah, jadi kami harus lakukan reformasi secara internal,” pungkasnya.(red)